"Secara keseluruhan, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bangka Barat telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, masih ada catatan bagaimana meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat untuk membayar pajak maupun retribusi daerah dengan cara non tunai atau lewat cara digitalisasi," ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Farid Tamsil saat menyampaikan paparannya dalam penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Bangka Barat, Jum'at (2/5) pagi bertempat di OR1 Setda Kabupaten Bangka Barat.
Farid Tamsil juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia membantu sepenuhnya dan mendampingi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya merubah habit masyarakat dari tunai ke non tunai.
Begitu juga kepada bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai Bank RKUD diminta keikutsertaannya dalam sosialisasi non tunai tersebut.
Dalam acara yang dibuka secara langsung oleh Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, SH tersebut, selain di hadiri oleh anggota TP2DD Kabupaten Bangka Barat yang merupakan OPD pengelola keuangan, pajak dan retribusi daerah juga dihadiri oleh Asisten II Pemkab Bangka Barat, Drs. Heru Warsito, Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Mentok dan perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia.
Sementara, dalam paparan yang disampaikan oleh analis yunior, Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran, Imam Zulfian, mengatakan bahwa Kabupaten Bangka Barat telah berhasil meningkatkan skor ETPD yang semula pada Semester I Tahun 2024 sebesar 91,05 persen dan pada tahun yang sama di Semester II menjadi 94,80 persen.
Dengan kenaikan ini Kabupaten Bangka Barat sekarang menduduki posisi 3 (tiga) besar se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau peringkat 77 (tujuh puluh tujuh) se-Sumatera.
"Dalam pungutan pajak yang baru, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) maupun Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), TP2DD menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi Opsen diantaranya dengan melakukan koordinasi dan sinergi para pihak, termasuk dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk kebijakan untuk mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI)," ucap Imam menerangkan.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Bangka Barat, H. Sukirman. Menurutnya, pertemuan semacam ini penting dilaksanakan karena digitalisasi sebagai instrumen utama dalam mendukung reformasi birokrasi perlu segera dilakukan secara menyeluruh.
Karena, digitalisasi akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Hari ini kita melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melaksanakan pertemuan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan layanan publik," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Sukirman dengan melalui digitalisasi seperti ini, kita dorong layanan publik yang cepat, akurat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Disisi lain, Bupati begitu kagum dan mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui berbagai program pendampingan dan fasilitasi.
Sukirman berharap usaha dan pengabdian yang telah diperjuangkan selama ini bisa memberikan hasil positif dan memberikan manfaat untuk masyarakat di daerah Kabupaten Bangka Barat
Sebagaimana di ketahui bahwa untuk championship TP2DD 2025, "High Level Meeting" yang digelar hari ini merupakan salah satu variabel evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam transaksi non tunai. (Aimy).
