 |
| Gambar: DR. Ivan Ferdiansyah A., SH, MH (Pengamat Pertambangan Nasional) Dok-ist |
Pengamat pertambangan nasional, DR. Ivan Ferdiansyah A., SH, MH, menyatakan bahwa performa Kementerian ESDM (KESDM) di bawah komando Bahlil bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan keberhasilan yang menyentuh akar persoalan di lapangan.
"Capaian KESDM sepanjang 2025 adalah bukti nyata hadirnya kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada rakyat. Kita melihat ada sinkronisasi yang kuat antara visi besar Presiden Prabowo dengan eksekusi kebijakan di level kementerian," ujar Ivan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Penegakan Hukum dan Keberpihakan Rakyat
Salah satu langkah yang dianggap paling monumental adalah pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KESDM. Menurut Ivan, instrumen ini menjadi jawaban atas karut-marut praktik ilegal di sektor pertambangan yang selama ini merugikan negara.
Di sisi lain, kebijakan melegalkan 45.000 sumur minyak rakyat juga menjadi sorotan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk redistribusi ekonomi yang konkret. "Pemerintah tidak lagi hanya bicara soal korporasi besar, tetapi memberikan payung hukum bagi masyarakat kecil untuk terlibat secara sah dalam aktivitas ekonomi hulu migas," tambahnya.
Rekor Lifting Migas dan Kemandirian Energi
Setelah hampir satu dekade mengalami tren penurunan, sektor hulu migas mencatat sejarah pada 2025. Untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun terakhir, realisasi lifting migas berhasil melampaui target APBN.
Keberhasilan ini diperkuat dengan peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo pada 12 Januari 2026. Proyek strategis nasional senilai Rp123 triliun ini meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360.000 barel per hari dengan standar kualitas Euro 5.
Dampaknya terasa pada angka impor energi. Data menunjukkan impor solar menyusut tajam dari 8,3 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025. KESDM bahkan telah mematok target ambisius: nol impor solar pada 2026 dan nol impor avtur pada 2027.
Realisasi Investasi dan Keadilan Energi
Dari sisi makro ekonomi, sektor ESDM membukukan investasi sebesar USD 31,7 miliar (sekitar Rp533 triliun) sepanjang 2025. Angka ini didorong oleh akselerasi hilirisasi yang tidak lagi terbatas pada komoditas tertentu, melainkan semakin meluas ke ekosistem industri hijau. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) pun mencatatkan angka 16,3 persen, melampaui target RUKN sebesar 15,9 persen.
Aspek keadilan energi juga tidak dilupakan. Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa, pemerintah berhasil menerangi lebih dari 205.000 rumah tangga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).Secara fiskal, kontribusi KESDM terhadap negara tetap solid dengan raihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp138,37 triliun, melampaui target DIPA yang dipatok di angka Rp127,44 triliun.
Kesimpulan
Menutup analisisnya, DR. Ivan Ferdiansyah menegaskan bahwa stabilitas dan keberanian Bahlil dalam mengambil keputusan menjadi faktor pembeda. "Presiden Prabowo membutuhkan menteri yang mampu menerjemahkan gagasan besar ke dalam kerja konkret. Dengan rapor kinerja 2025 ini, Bahlil Lahadalia telah membuktikan bahwa kedaulatan energi bukan lagi sekadar slogan, melainkan peta jalan yang sedang kita tempuh bersama," pungkasnya. (Red/Ochi)
