Menghitung Mundur Penerapan KUHP Baru: Indonesia Siap Berlakukan Hukum Pidana Modern yang Kontroversial

Gambar : Ilustrasi (Dok-MSI)

SIMPULINDONESIA.com_ JAKARTA,– Indonesia bersiap memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru secara nasional mulai 2 Januari 2026. Aturan sapu jagat ini, yang mengkriminalisasi sejumlah perilaku pribadi termasuk hubungan seks di luar nikah dan penghinaan terhadap negara, memicu perdebatan sengit tentang potensi pembatasan kebebasan sipil dan ekspresi di tengah tuntutan pengawasan publik yang ketat.

KUHP setebal 345 halaman ini disahkan oleh parlemen pada tahun 2022, menandai berakhirnya penggunaan sistem hukum pidana warisan era kolonial Belanda yang telah berlaku selama puluhan tahun.

Kontroversi dan Kekhawatiran Aktivis Demokrasi

Meskipun bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang modern dan disesuaikan dengan norma budaya Indonesia, KUHP baru ini mengandung sejumlah definisi pasal yang luas dan ambigu. Para aktivis demokrasi dan pakar hukum menyuarakan kekhawatiran serius bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, menargetkan kritikus pemerintah, dan mengancam kebebasan sipil secara umum.

Secara khusus, definisi mengenai “menyerang kehormatan atau martabat” dianggap terlalu luas dan berpotensi mencakup fitnah atau pencemaran nama baik yang dapat digunakan untuk membungkam oposisi.

“Memang ada risiko penyalahgunaan,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam keterangannya seperti dikutip Reuters pada akhir 2022. “Tapi yang penting adalah pengawasan publik. Semua yang baru tidak langsung sempurna.”

Pilar Utama dalam KUHP Baru

Pemerintah menjelaskan bahwa revisi KUHP ini berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan hukum Indonesia, termasuk pengarusutamaan sistem restorative justice (keadilan restoratif) sebagai alternatif penyelesaian perkara. Namun, sorotan utama tertuju pada beberapa ketentuan pidana berikut:

Ketentuan Kontroversial	Rincian Hukuman	Syarat Pengaduan
Hubungan Seks di Luar Nikah (Zina)	Pidana penjara hingga satu tahun.	Hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (delik aduan) oleh pasangan yang sah, orang tua, atau anak korban.
Menghina Presiden atau Lembaga Negara	Hukuman hingga tiga tahun penjara.	Hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan resmi.
Penyebaran Komunisme/Ideologi Bertentangan dengan Pancasila	Ancaman hukuman hingga empat tahun penjara.	Tuntutan hukum dapat dilakukan oleh pihak mana pun.

Mekanisme Pengawasan dan Sosialisasi

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, Menteri Hukum memastikan bahwa aparat telah diberikan sosialisasi menyeluruh mengenai implementasi KUHP baru.

Selain itu, berlakunya KUHP ini berbarengan dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang turut menyertakan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Mekanisme ini dirancang untuk membatasi ruang gerak penyalahgunaan kekuasaan, sejalan dengan penekanan Supratman Andi Agtas pada pentingnya "pengawasan publik" sebagai benteng pencegahan.