KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Perusahaan tambang nikel PT Raodah Bumi Sultra (RBS) yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk pertama kalinya diundang dalam agenda Konferensi Internasional tahunan PT Huayou Indonesia di Kota Tonxiang, Provinsi Zhejiang, China. Selasa (25/11/2025).
PT Huayou Indonesia diketahui merupakan perusahaan multi nasional yang ada di Indonesia, dengan beberapa kawasan industri pemurnian nikel dintaranya, PT IPIP Kolaka, IWIP di weda bay Halmerah, PT IMIP dan beberapa smelter lainnya yang ada di Indonesia.
External Relationship PT RBS, Aksan Jaya Putra (AJP) hadir memenuhi undangan gelaran Konferensi Internasional tahunan Huayou mengatakan bahwa, agenda ini dilaksanakan selama dua hari.
Tamu undangan yang hadir adalah mitra bisnis maupun calon mitra bisnis di sektor pertambangan nikel.
"Dari Indonesia ada 300 undangan, dan sisanya tamu undangan yang berasal dari berbagai negara di dunia,"Ujarnya.
Aksan menerangkan, Konferensi Internasional ini rutin dilaksanakan PT Huayou Indonesia, dalam rangka untuk meyakinkan para partner bisnis dan calon partner bisnis yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ihwal kemampuan pengelolaan biji nikel.
"Nah saat ini, mereka (PT Huayou Indonesia) fokus pada pengembangan pabrik baterai yang bahan bakunya dari limonit, yang ada di beberapa IUP di Indonesia, seperti di PT RBS," jelas AJP.
AJP berharap, dengan relasi bisnis yang dibangun antara PT RBS dan PT Huayou Indonesia, bisa berjalan dengan baik kedepan, sebab perusahaan raksasa asal China itu akan berencana membangun pabrik baterai/HPAL di Kabupaten Konut.
"Ini baru tahap penjajakan, yang memang sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, nah untuk meyakinkan kami, yah mereka mengundang kami untuk hadir di acara Konferensi Internasional ini. Ya mereka berharap, kami segera bekerjasama dengan mereka dalam hal meyuplai bahan baku limonit,"Jelas AJP.
Terkait masalah perizinan PT RBS, tambah dia, bahwa pihaknya telah menuntaskan dokumen perizinan pinjam pakai kawasan hutan (PPKH), serta perizinan lainnya dan menunggu RKAB tahun 2026 yang dianggap tidak ada lagi masalah.
"Semua perizinan sudah kami lengkapi, dan tentunya ketika perusahaan sudah jalan, pasti masyarakat lingkar tambang kami perdayakan, dan itu komitmen PT RBS,"Tutupnya.
