Opini
Oleh : Muhammad Zen
Namun, mayoritas masyarakat justru terjebak pada realitas yang menyedihkan. Demokrasi bukan lagi soal harapan lima tahun ke depan, Melainkan soal uang di depan mata. Selembar amplop dianggap lebih berharga daripada masa depan anak-anak mereka sendiri.
Apakah ini salah rakyat sepenuhnya ? Tentu Tidak. Justru kesalahan itu berakar dari elit politik yang sejak awal mengajarkan bahwa suara rakyat bisa dibeli. Inilah warisan busuk yang terus menetes dari generasi ke generasi.
Ironisnya, masyarakat perlahan menganggap hal itu wajar. Demokrasi pun seolah memang diciptakan untuk diperjualbelikan.
Dan kini, warisan itu sudah tertanam begitu dalam hingga rasanya nyaris mustahil diubah. Paradigma yang terbentuk sederhana: yang pantas jadi pemimpin hanyalah mereka yang punya uang.
Negeri ini seolah tidak lagi membutuhkan pemimpin yang berintegritas, yang amanah, atau yang sayang kepada rakyat. Yang dibutuhkan hanya satu: siapa yang isi tasnya paling tebal.
Celakanya, elit politik yang pertama kali memperkenalkan praktik politik uang akan menanggung dosa jariyah hingga hari kiamat. Sebab, dari tangan mereka lah lahir generasi pemilih yang terbiasa menukar suara dengan rupiah.
Maka jangan kaget, jangan marah, bila kelak kita mendengar kabar seorang kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Bukankah sejak awal kita sudah merestui mereka curang untuk meraih kekuasaan ?
Dengan gaji resmi yang tak seberapa, ditambah biaya borong partai, ongkos kampanye, hingga serangan fajar. Hukum dagang otomatis berlaku: setiap rupiah yang keluar harus kembali.
Dan sudah bisa ditebak siapa yang akan menanggung akibatnya : bukan para elit, melainkan rakyat kebanyakan. Mereka yang lima tahun lalu menjual masa depan dengan harga segenggam uang tunai.
Di tengah gelapnya demokrasi amplop, hanya segelintir kecil, 5,5 persen yang tetap teguh menjaga nurani. Mereka ibarat lilin kecil yang menyala di tengah malam.
Dari mereka, secercah harapan Pangkalpinang yang bermartabat masih bisa disemai, meski tipis dan nyaris padam. (Aimy).