Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pontianak, Dr. Samsul Hidayat, menyoroti fenomena ini sebagai "dua mata pisau". Di satu sisi, terdapat peluang perputaran ekonomi yang besar. Namun di sisi lain, ancaman inflasi berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Dalam analisisnya, Samsul menekankan bahwa euforia perayaan tidak boleh menutupi fakta keras di lapangan. Laporan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) sudah mulai terdengar nyaring dari kalangan ibu rumah tangga di berbagai sudut kota.
"Secara ekonomi, pertemuan dua perayaan ini patut diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Jangan sampai dua ritual yang seharusnya membahagiakan ini justru membuat masyarakat tertekan," ujar Samsul, Selasa (11/2).
Ia memaparkan temuan lapangan yang mengkhawatirkan. Di beberapa wilayah kota Pontianak misalnya kini sudah didapati harga beberapa bahan pokok sudah melambung tinggi. Kondisi ini, menurut Samsul, adalah sinyal merah bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Kondisi ekonomi masyarakat kita banyak yang tertatih-tatih. Jika harga tidak terkendali, dampaknya akan fatal. Pemerintah Kota Pontianak, khususnya dinas terkait, harus segera turun tangan melakukan operasi pasar. Saya kira itu langkah mutlak yang penting dilakukan saat ini," tegasnya.
Bergeser ke aspek sosiologis, Samsul yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Pontianak, melihat adanya kearifan lokal yang unik di Pontianak dalam meredam potensi gesekan. Ia menyebutnya sebagai strategi "Diplomasi Kuliner".
Menurutnya, potensi ketegangan akibat perbedaan cara merayakan misalnya suara petasan Imlek saat umat Islam beribadah bisa dinetralisir melalui tradisi saling memberi makanan.
"Ini adalah soft power masyarakat kita. Kerukunan itu dirawat bukan hanya lewat pidato atau regulasi kaku, tapi lewat piring. Saat Imlek, warga Tionghoa berbagi kue keranjang atau makanan halal. Begitu juga saat Ramadan, umat Islam berbagi takjil. Pertukaran budaya melalui makanan ini adalah strategi paling efektif merawat toleransi," paparnya.
Terkait izin penggunaan kembang api dan ritual Naga, Samsul mengingatkan pentingnya "tenggang rasa jam ibadah". Meskipun Wali Kota Pontianak telah memberikan lampu hijau, pelaksanaannya di lapangan membutuhkan kedewasaan dari kedua belah pihak.
"Kuncinya adalah saling menghormati. Saudara kita yang Tionghoa merayakan Imlek dengan gembira, namun tetap memperhatikan kenyamanan saudara Muslim yang sedang berpuasa atau tarawih. Sebaliknya, umat Islam juga menghormati tradisi tersebut. Toleransi di Pontianak ini sudah teruji, tinggal bagaimana kita merawatnya agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti," imbuhnya.
Menutup analisisnya, Samsul juga memberikan catatan kritis yang tajam terkait perilaku konsumtif masyarakat Pontianak. Ia mengamati paradoks yang selalu berulang setiap tahun yaitu bulan puasa yang mengajarkan menahan diri, justru menjadi bulan dengan produksi sampah tertinggi.
"Kita sering abai pada isu lingkungan. Padahal, tumpukan sampah yang menggunung usai perayaan itu adalah bukti bahwa konsumsi kita berlebihan dan tidak terkontrol," kritik Samsul.
Sebagai akademisi, ia mendorong masyarakat dan pemerintah untuk mulai mengadopsi konsep perayaan yang ramah lingkungan.
"Saya mendorong gagasan 'Green Ramadan' dan 'Green Imlek'. Pola konsumsi kita harus berbasis kesederhanaan dan tanggung jawab lingkungan. Ibadah itu bukan memindahkan jam makan lalu menumpuk sampah plastik, tapi tentang pengendalian diri yang holistik, termasuk menahan diri dari merusak alam," pungkasnya.(Ysf)
.jpeg)
