 |
Koordinator Mimbar aksi Gerakan Perlawanan Rakyat (GPR)
Bontobahari, Wa’diil, menegaskan bahwa peningkatan tenaga kerja dalam industri
petrokimia hanya terjadi pada tahap awal pembangunan pabrik dan bersifat
sementara.
“Lonjakan tenaga kerja memang terjadi saat fase konstruksi.
Namun setelah pabrik beroperasi, kebutuhan tenaga kerja menurun drastis karena
sistem produksi yang padat teknologi dan otomatisasi. Serapan tenaga kerja
jangka panjang tidak sebanding dengan janji yang disampaikan,” ujar Wa’diil.
Ia menambahkan, Bulukumba selama ini bergantung pada sektor
pariwisata berbasis alam, budaya, dan pesisir seperti kawasan wisata Tanjung
Bira. Yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. Kehadiran
industri petrokimia justru berisiko merusak lingkungan pesisir dan menurunkan
daya tarik wisata.
“Jika laut, pantai, dan kualitas udara terganggu, wisatawan
akan berkurang. Dampaknya, lapangan kerja yang sudah ada justru terancam
hilang,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Fajri, salah satu peserta aksi.
Menurutnya, industri petrokimia membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus
yang umumnya diisi oleh tenaga dari luar daerah.
“Masyarakat lokal hanya mendapat pekerjaan di level rendah
dan bersifat sementara. Sehingga janji serapan tenaga kerja besar tidak
berpihak pada warga Bulukumba,” tegas Fajri.
Ia juga menekankan bahwa pariwisata dan ekonomi berbasis
budaya serta ekologi memiliki efek berganda yang lebih luas bagi masyarakat.
“Usaha kecil, kerajinan, kuliner, dan transportasi lokal hidup dari pariwisata.
Sebaliknya, industri petrokimia bersifat tertutup dan keuntungannya mengalir ke
perusahaan besar,” katanya.
Gerakan Perlawanan Rakyat Bulukumba menilai industri
petrokimia bukanlah solusi ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Risiko kerusakan
lingkungan dan terganggunya sektor pariwisata dinilai jauh lebih besar
dibanding manfaat yang dijanjikan.
“Janji serapan tenaga kerja dari industri petrokimia
hanyalah fatamorgana. Yang nyata adalah ancaman terhadap laut, pantai, dan
pariwisata kita. Bulukumba membutuhkan pembangunan yang menjaga alam dan
budaya, bukan yang mengorbankan masa depan rakyat,” tegas GPR Bulukumba.
Editor: Wahyudi
