SIMPULINDONESIA.com_ BANGKA BARAT,- Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk transformasi institusi Polri yang lebih transparan dan akuntabel.
Pencapaian predikat WBK dan WBBM ini bukan sekadar mengejar status, melainkan upaya konkret Polres Bangka Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang bebas dari praktik pungutan liar serta birokrasi yang berbelit-belit.
Bukan Sekadar Seremonial
Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan janji publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh personel.
"Zona integritas adalah tentang konsistensi dalam menjunjung kejujuran dan nilai-nilai luhur. Ini bukan sekadar seremonial di atas kertas, melainkan fondasi utama kami dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Kapolres di Gedung Catur Prasetya, Senin (26/1/2026).
Dua Sasaran Utama
Dalam arahannya, AKBP Pradana menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Polres Bangka Barat bergantung pada sinergi seluruh lini, mulai dari pimpinan hingga staf honorer. Ia memaparkan dua target krusial yang ingin dicapai:
- Pemerintahan Bersih: Terwujudnya institusi yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Kualitas Pelayanan: Peningkatan standar pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat Bangka Barat.
"Saya mengajak seluruh personel untuk membangun zona integritas ini dengan keikhlasan. Jangan sampai ada perilaku oknum yang justru mencederai kepercayaan publik yang tengah kita bangun dengan susah payah," tegasnya.
Dukungan Lintas Sektoral
Sebagai bukti keseriusan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas. Prosesi ini turut disaksikan dan didukung oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pejabat utama Polres Bangka Barat.
Dengan deklarasi ini, Polres Bangka Barat memastikan arah kebijakan ke depan akan lebih berfokus pada penguatan pengawasan internal dan inovasi pelayanan guna mewujudkan Polri yang Presisi di wilayah hukum Bangka Barat.(Aimy)


