SIMPULINDONESIA.COM__KENDARI,— Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) Se-Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menyoroti bobroknya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta menuntut pencopotan Kapolri, buntut insiden meninggalnya seorang masa aksi yang terlindas mobil aparat saat aksi demonstrasi.
Koordinator Pusat (Korpus) BEM Se-Sultra, Ashabul Akram, menegaskan aksi ini adalah suara kolektif mahasiswa yang muak dengan ketidakadilan, pemborosan anggaran negara, hingga tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
“Hari ini, saya berdiri bukan sebagai individu, melainkan sebagai perwakilan dari kegelisahan mahasiswa dan rakyat. Ketika rakyat berjuang untuk hidup, wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah seperti tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Ini tamparan keras bagi rakyat,” ujarnya, pada Jum'at (29/8/2025).
Ia menyebut kebijakan pemerintah dan DPR yang tidak pro-rakyat, termasuk inkonsistensi Presiden Prabowo dalam efisiensi anggaran, semakin memperdalam luka publik.
“Di satu sisi rakyat diminta berhemat, di sisi lain mereka berpesta dengan uang rakyat. Kami tidak bisa tinggal diam,” tegasnya.
Selain menyoroti ketidakadilan ekonomi, ia juga menuntut pertanggungjawaban Polri atas meninggalnya Seorang pengemudi ojek online (ojol) terlindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
“Nyawa rekan kita telah direnggut oleh aparat. Mereka adalah martir perjuangan, dan darah mereka adalah pengingat bahwa kita harus melanjutkan perjuangan ini,” tambahnya.
Adapun sejumlah tuntutan BEM Se-Sultra antara lain:
1. Polri harus bertanggung jawab atas penangkapan, kekerasan, dan pembunuhan terhadap massa aksi.
2. Copot Kapolda Metro Jaya dan Kapolri.
3. Hukum aparat yang melakukan kekerasan.
4. Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan.
5. Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah.
6. Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.
7. Reformasi pajak perburuhan, termasuk penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT.
8. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
9. Tegakkan standar K3 di sektor pertambangan.
“Perjuangan ini bukan hanya soal tunjangan atau upah, tapi juga soal nyawa, martabat, dan masa depan bangsa. Kami menyerukan seluruh rakyat untuk turun ke jalan menuntut keadilan,” pungkasnya.
