Program yang menyasar kelompok rentan—balita, ibu menyusui (busui), dan ibu hamil (bumil)—ini diduga dikelola dengan mengedepankan profit dibandingkan kualitas gizi yang seharusnya diterima masyarakat.
Menu "Kering" untuk Kebutuhan Tiga Hari
Ketua Asatu, A. M Try Wahyudi Nur, mengungkapkan bahwa pola distribusi yang memberikan asupan satu kali untuk kebutuhan tiga hari sekaligus sangat rawan penyimpangan. Menurutnya, kondisi menu di lapangan tidak mencerminkan tujuan utama program dalam menekan angka stunting.
"Kami menemukan indikasi kuat bahwa pelaksanaan program lebih mengutamakan keuntungan vendor dibanding kualitas makanan. Menu yang disalurkan terkesan 'kering' dan tidak memenuhi standar gizi optimal untuk kelompok rentan," ujar Try dalam keterangannya, Selasa (18/02).
Desakan Audit Menyeluruh
Pihak Asatu mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa seluruh ekosistem penyedia program MBG di Bulukumba. Try menekankan pentingnya transparansi anggaran pada setiap "Dapur Penyedia" agar tidak ada ruang bagi oknum untuk bermain.
“Kami mendesak APH agar melakukan audit pada dapur penyedia MBG di Kabupaten Bulukumba. Diduga terjadi penyimpangan anggaran yang secara langsung memengaruhi kualitas menu. Ada indikasi kuat ini adalah praktik korupsi berjamaah,” tegasnya.
Urgensi 1000 Hari Pertama Kehidupan
Padahal, secara filosofis, program MBG dirancang untuk mengawal 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi nutrisi pada masa kehamilan hingga balita merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bebas stunting di masa depan.
Jika kualitas makanan yang diberikan rendah akibat pemotongan anggaran atau manajemen yang buruk, maka visi pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat dipastikan gagal tercapai.(*)
