MUNA BARAT__SIMPULINDONESIA.COM,— Dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat dari wilayah pesisir Sulawesi Tenggara. Rabu (24/12/2025).
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang beroperasi di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, disorot tajam Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra).
Hasil investigasi lapangan IMALAK Sultra dan laporan masyarakat mengungkap fakta mencengangkan.
SPBUN tersebut diduga masih menyalurkan BBM subsidi menggunakan sistem manual atau literan.
Praktik ini bertentangan dengan prinsip pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM subsidi yang semestinya dilakukan secara terukur dan berbasis sistem nosel untuk mencegah manipulasi volume dan penyalahgunaan kuota.
Yang lebih memprihatinkan, SPBUN di Desa Tondasi disebut telah menerima teguran keras dari mantan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat agar segera mengganti sistem manual dengan nosel.
Namun hingga kini, teguran tersebut diduga diabaikan, seolah tidak memiliki daya paksa.
Tak berhenti di situ, kondisi fisik SPBUN juga dinilai jauh dari standar keselamatan Migas.
Instalasi penyaluran BBM terlihat tidak layak, minim pengamanan, dan berpotensi memicu kebakaran maupun pencemaran lingkungan.
Situasi ini dinilai mengancam keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, serta ekosistem pesisir.
"Kondisi fisik SPBUN ini sangat berbahaya baik keselamatan pekerja, masyarakat maupun lingkungan dengan sistem penyaluran BBM yang masih manual," tegas Ketua IMALAK Sultra, Ali Sabarno.
IMALAK Sultra juga mengendus dugaan permainan dalam distribusi BBM subsidi.
Ali Sabarno menyebut adanya indikasi ketidaksinkronan antara data rekomendasi penerima BBM subsidi dengan praktik pengisian BBM di lapangan.
Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa penyaluran BBM tidak sepenuhnya mengacu pada data resmi penerima yang telah direkomendasikan.
Jika benar, praktik ini membuka ruang lebar bagi penyalahgunaan BBM subsidi, sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Kami minta pihak terkait untuk melakukan audit tiga bulan terakhir terkait dengan data rekomendasi penerima BBM dengan praktik pengisian BBM di lapangan apakah sinkron dengan data rekomendasi atau tidak, dan jika ditemukan kejanggalan ini akan berpotensi merugikan keuangan negara," tegas Ali Sabarno.
Menurut IMALAK Sultra, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai keadilan sosial.
Nelayan kecil yang menjadi sasaran utama BBM subsidi justru terancam menjadi korban dari distribusi yang tidak transparan dan sarat kepentingan.
"Kami mendesak Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait di tingkat daerah maupun pusat untuk segera melakukan evaluasi, audit, dan penindakan tegas terhadap pengelola SPBUN di Desa Tondasi. Jika terbukti melanggar, izin operasional harus dicabut,"Tegas Ali.
IMALAK Sultra meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam.
Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini dinilai memiliki potensi keterlibatan jaringan dan kepentingan tertentu yang selama ini kerap luput dari pengawasan.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, IMALAK Sultra menyatakan akan terus mengawal dan membuka persoalan ini ke ruang publik hingga aparat penegak hukum, Pertamina, dan BPH Migas memberikan kejelasan serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM subsidi di wilayah pesisir Muna Barat.
Sampai berita ini ditayangkan Tim Redaksi SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
