KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Datangi Pengadilan Negeri (PN) Kota Kendari, sebanyak ratusan massa dari Koperasi Perikanan Soananto (Kopperson) untuk meminta jadwal ulang pencocokan objek sengketa lahan di Tapak Kuda. Senin (13/10/2025).
Diketahui konstatering atau pencocokan objek sengketa lahan di Tapak Kuda, yang sebelumnya terjadwal pada tanggal 15 Oktober 2025, namun ditunda oleh PN Kendari.
Fianus Arung selaku Kuasa Khusus Kopperson mengatakan bahwa, pihaknya menghargai keputusan PN Kendari yang telah menunda pencocokan objek sengketa lahan.
Penundaan tersebut diketahui adanya kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Nasional XXVIII di Kota Kendari.
Kedatangannya kata Fianus Arung untuk meminta kepastian penjadwalan ulang pencocokan objek sengketa lahan.
"Yang kami minta kepastian tanggal 15 (Oktober) saja kalian mundur. Yang itu persoalan hari ini. Apa pandangan kami hari Rabu (15 Oktober), itu adalah konfirmasi dari surat itu,"Ujarnya.
Tak hanya itu Fianus Arung juga menyoroti kekosongan pimpinan di PN Kendari yang dianggap menghambat proses administrasi.
Fianus Arung menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) tidak boleh ada kekosongan pimpinan di pengadilan.
"Saya kira tidak bisa ada kekosongan, jika ada kekosongan kan harus ada wakil. Dan kalau wakil juga kosong, tentu akan menunjuk plh. Jadi untuk menandatangani surat pelaksanaan konstatering itu tidak perlu Ketua Pengadilan, kan ada perwakilannya,"Tegasnya.
Pertemuan di hari Rabu 15 Oktober 2025 mendatang sudah ada Wakil Ketua PN Kendari atau PLH yang dapat menandatangani surat penetapan jadwal ulang konstatering yakni di 20 Oktober 2025.
PN Kendari melalui Humasnya, Arya Putra Negara menjelaskan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada pimpinan.
"Insyaallah hari Rabu. Nanti akan saya sampaikan apa dari permohonan dan terutama saya tegaskan bahwa ini adalah rumah rakyat. Kami akan sampaikan ke Pak Ketua," jelas Arya Putra Negara.
