KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Kendari kini menuai kritik keras. Senin (13/04/2026).
Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan Sulawesi Tenggara melontarkan tudingan serius terkait tata kelola lingkungan kota dinilai bukan sekadar stagnan, melainkan mengalami kemunduran tajam hingga disebut sebagai “kegagalan total”.
Ketua Umum Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan Sulawesi Tenggara Dwi Silo, menilai pemerintah kota berjalan tanpa arah dalam menangani persoalan lingkungan.
Ia menyebut tidak ada langkah konkret, minim terobosan, dan lemahnya keberpihakan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Ini bukan lagi soal kinerja yang kurang maksimal. Ini kegagalan nyata. Satu tahun berjalan tanpa arah, tanpa terobosan, tanpa keberanian mengambil langkah strategis. Yang terjadi justru pembiaran kerusakan yang makin meluas,” tegasnya.
Sorotan semakin tajam setelah Kota Kendari kehilangan penghargaan Adipura 2025 sebagai simbol prestisius kebersihan kota.
Bagi Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan Sulawesi Tenggara lepasnya Adipura bukan sekadar kehilangan gelar, melainkan sinyal kuat runtuhnya komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan.
“Adipura lepas bukan kebetulan. Ini cermin buruknya kinerja. Alarm keras bahwa Kendari sedang dalam status darurat lingkungan,” lanjut Dwi.
Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan Sulawesi Tenggara juga menuding adanya kegagalan struktural dalam tubuh pemerintah kota, terutama dalam penempatan pejabat di Dinas Lingkungan Hidup.
Posisi strategis itu dinilai diisi oleh figur yang tidak kompeten, lemah secara kepemimpinan, dan kehilangan arah kebijakan.
“Ini bukan kesalahan teknis, ini kegagalan struktural. Salah menempatkan kepala dinas berarti membuka pintu bagi kegagalan yang lebih luas. DLHK hari ini kehilangan fungsi sebagai garda terdepan,” ujarnya.
Di lapangan, kondisi disebut kian memprihatinkan. Persoalan sampah dinilai tak terkendali, dengan tumpukan yang tersebar di berbagai sudut kota. Situasi ini menjadi ironi bagi kota Kendari yang sebelumnya dikenal dalam tata kelola kebersihan.
Tak hanya itu, banjir yang terus berulang setiap musim hujan disebut sebagai bukti kegagalan sistemik. Drainase buruk, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan dianggap sebagai kombinasi masalah yang dibiarkan tanpa solusi nyata.
“Setiap hujan, kota lumpuh. Banjir bukan lagi bencana, tapi rutinitas. Ini bukan faktor alam, ini hasil kebijakan yang gagal dan kepemimpinan yang tidak responsif,” kata Dwi.
Koalisi menegaskan, kondisi ini sudah berada di titik kritis. Mereka mendesak Wali Kota Kendari segera mengambil langkah tegas, termasuk evaluasi total hingga pencopotan pimpinan Dinas Lingkungan Hidup.
“Jika tidak ada tindakan, publik berhak menyimpulkan ini bukan sekadar kelalaian, tapi kegagalan kepemimpinan. Wali Kota harus memilih: berbenah atau terus menjadi bagian dari masalah,” tutupnya.
Sampai berita ini ditayangkan tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
