Koreksi Informasi: TK Nur Ilmi Batu Nilamung, Bukan TK Nurmi Bontobaji
Dalam laporan sebelumnya yang berjudul "Menakar Integritas Program Unggulan Presiden: Nestapa Makan Bergizi Gratis di Jantung Kajang", disebutkan bahwa terjadi kekosongan suplai di TK Nurmi yang berlokasi di Desa Bontobaji.
Namun, setelah dilakukan kroscek mendalam, pihak penyedia dan aktivis di lapangan memberikan klarifikasi bahwa sekolah yang dimaksud adalah TK Nur Ilmi yang berkedudukan di Desa Batu Nilamung. Kesalahan Penyebutan nama desa dan lembaga ini murni merupakan miskomunikasi informasi antara pihak penyedia lapangan dan sumber data awal.
Aktivis Tetap Soroti Transparansi Dapur Lembanna
Meski terdapat koreksi administratif mengenai lokasi sekolah, hal ini tidak menyurutkan kritik tajam dari Pemuda Aktivis asal Kajang, Suandi Bali. Ia menegaskan bahwa inti persoalan bukan hanya pada titik lokasi, melainkan pada manajemen operasional Dapur Lembanna secara keseluruhan.
Suandi Bali tetap mendesak pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan kontrol ketat terhadap Dapur Lembanna. Menurutnya, ada dua poin krusial yang belum terjawab hingga saat ini:
- Transparansi Anggaran dan Pengelolaan: Suandi menilai pengelolaan di Dapur Lembanna terkesan tertutup dan tidak komunikatif terhadap keluhan masyarakat.
- Kroscek Menu Distribusi: Adanya laporan menu yang tidak memiliki identitas merek dan ketiadaan label halal (seperti pada item roti kering) harus segera diaudit.
"Koreksi nama sekolah adalah bagian dari akurasi data, namun substansi perlawanan kami tetap sama: Dapur Lembanna harus transparan. Jangan sampai program nasional ini dicederai oleh distribusi yang tidak profesional dan menu yang diragukan standarnya," tegas Suandi Bali.
Menoleh Ke Belakang: Sengkarut MBG di Kajang
Sebagai rujukan, polemik ini bermula dari temuan distribusi yang dianggap "asal-asalan" di wilayah Kajang. Program yang seharusnya menjadi penguat gizi siswa justru menuai keluhan karena:
- Waktu distribusi yang terlambat (tiba pukul 13.00 WITA).
- Penghentian suplai sepihak pada lembaga tertentu.
- Kekhawatiran orang tua siswa terhadap keamanan pangan akibat ketiadaan labelisasi pada makanan tambahan.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mengevaluasi kinerja Dapur Lembanna guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis kembali pada rel yang seharusnya: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Terjamin Kualitasnya.
