MUNA BARAT__SIMPULINDONESIA.COM,— Gelombang desakan publik semakin keras menyeruak setelah penetapan tersangka kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bendahara Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muna Barat.
Protes kali ini datang dari lembaga Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kasus ini dianggap menjadi bukti nyata gagalnya fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, khususnya di tubuh Inspektorat Daerah.
Ketua Umum IMALAK Sultra, Ali Sabarno mengatakan Kepala Inspektorat Muna Barat telah gagal menjalankan peran strategisnya sebagai pengawal akuntabilitas keuangan daerah.
Inspektorat yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencegahan korupsi, justru dianggap lemah, pasif, dan tidak mampu mendeteksi penyimpangan keuangan sejak dini.
“Fakta adanya penetapan tersangka mantan Bendahara Setda Muna Barat adalah bukti konkret gagalnya sistem pengawasan. Kepala Inspektorat harus bertanggung jawab secara moral dan jabatan atas kelalaian fungsi kontrol tersebut,”Tegas Ali Sabarno.
Tak hanya itu, Imalak Sultra juga menyoroti lemahnya peran Inspektorat dalam melakukan audit internal dan pengawasan berkala terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Kegagalan ini dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi dan menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Bupati Muna Barat tidak boleh menutup mata. Reformasi pengawasan harus dimulai dari pucuk pimpinan Inspektorat. Jika kepala pengawasnya lemah, bagaimana mungkin Muna Barat bisa bebas dari praktik korupsi?”Terang Ali Sabarno.
Desakan agar Bupati Muna Barat segera mencopot Kepala Inspektorat menjadi langkah mendesak demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan lembaga pengawas internal benar-benar bekerja independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ali Sabarno menilai, momentum ini menjadi ujian nyata bagi Bupati Muna Barat untuk menunjukkan komitmen serius terhadap pemberantasan korupsi di daerahnya.
Tindakan tegas terhadap pejabat yang dianggap gagal menjadi simbol bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir kelalaian dalam pengawasan penggunaan uang rakyat.
“Bupati harus berani mengambil langkah strategis dan tegas. Copot Kepala Inspektorat, bentuk tim audit independen, dan tunjuk pejabat baru yang berintegritas tinggi. Hanya dengan langkah konkret seperti itu, cita-cita Muna Barat bebas korupsi bisa benar-benar diwujudkan,” Tutup Ali Sabarno.
Dengan langkah cepat dan keberanian politik dari Bupati, masyarakat berharap Muna Barat dapat menata ulang sistem pengawasan dan menjadikan “Pemerintahan Bersih, Transparan, dan Akuntabel” bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
