Kali ini, terkabar adanya ranah supranatural merambah masuk ke panggung pemerintahan di Bumi Serumpun Sebalai Sehingga menciptakan kegelisahan di kalangan anggota legislatif.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka, Mohtar Mutong secara tegas menyatakan keprihatinannya terhadap keterlibatan para dukun dalam isu-isu politik dan pemerintahan yang menurutnya telah melewati batas kewajaran.
Karena, menurut motong urusan dukun itu urusan spiritual, urusan doa kepada Tuhan. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah politik dan pemerintahan, itu berarti ada sesuatu yang mendasar yang perlu disorot.
“Ini sesuatu yang serius. Urusan dukun itu kan urusan spiritual, urusan doa kepada Tuhan. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah politik dan pemerintahan, itu berarti ada sesuatu yang mendasar yang perlu disorot,” ujar Mohtar kepada wartawan jejaring Media KBO Babel, Senin (28/7/2025), di Gedung DPRD Babel.
Mohtar, yang juga merupakan tokoh masyarakat Belitung, menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam komunikasi dan ego di antara para pejabat.
Meskipun dirinya tidak menyebut nama secara langsung, namun ia merujuk pada polemik berkepanjangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Babel yang dikabarkan memicu kekisruhan hingga melibatkan tokoh-tokoh spiritual.
“Sebenarnya apa sih masalah ego mereka berdua itu, sampai melibatkan hal-hal seperti ini ? Kita pun masyarakat jadi bingung,” tandasnya mempertanyakan ada apa di balik ini.
Mohtar Mutong juga mengakui bahwa DPRD telah menerima sejumlah surat dari berbagai pihak terkait kisruh ini. Termasuk dari perhimpunan dukun, forum masyarakat dan bahkan dari tokoh spiritual bernama Heliana. Namun, surat-surat tersebut belum diproses secara resmi.
“Ada surat dari Bu Heliana, masuk tiga minggu lalu, belum juga diproses. Kenapa belum ? Tanya langsung ke pimpinan. Karena yang kita tahu, kemarin sempat muncul di TikTok, pimpinan katanya mau panggil Liana dan Dayat Arsani. Tapi sampai sekarang nggak ada realisasinya,” sindir Mohtar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, membenarkan adanya sejumlah surat dari berbagai pihak terkait kisruh tersebut. Termasuk surat dari kalangan supranatural.
Namun Edy menilai, keterlibatan para dukun dalam urusan politik dan pemerintahan adalah hal yang tidak pada tempatnya.
“Roda pemerintahan tetap berjalan normal. Tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan. Jadi menurut saya, tidak tepat jika persoalan ini ditangani oleh dukun atau tokoh spiritual,” tegas Edy.
Fenomena ini menambah warna dalam dinamika politik Babel, sekaligus memunculkan pertanyaan serius : di mana batas antara ikhtiar spiritual dan kebijakan pemerintahan ?
Polemik ini pun dinilai sebagai cerminan lemahnya komunikasi elit daerah dan rawannya penyalahgunaan simbol-simbol spiritual dalam ranah publik.
DPRD diharapkan segera bertindak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak dan terbuka, sebelum kegaduhan politik yang bercampur mistis ini semakin meresahkan masyarakat. (Aimy).
Sumber : KBO Babel.
