Sorotan tajam ini datang dari Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) Kabupaten Kepulauan Selayar. Organisasi kepemudaan tersebut mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif sebelum jatuhnya korban jiwa.
Ketua Umum GISK, Andi Riyal, menegaskan bahwa persoalan di Bukit Nane tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan nyawa manusia. Selain menyoroti ketiadaan rambu pengaman di area tebing dan titik rawan, pihaknya juga mendesak instansi berwenang menertibkan dugaan operasional usaha perjalanan wisata (traveling) ilegal di kawasan tersebut.
"Persoalan Bukit Nane tentu menjadi pusat perhatian kami. Mulai dari dugaan adanya usaha traveling ilegal hingga belum dipasangnya rambu pengaman di titik-titik rawan. Ini bukan persoalan sepele karena menyangkut keselamatan manusia," ujar Andi Riyal, Selasa (10/11/2026).
Ia bahkan mengancam akan membawa persoalan krusial ini ke tingkat nasional di ibu kota negara guna mendesak perhatian serta kepastian tindakan dari pemerintah pusat dan instansi terkait.
"Ketika kondisi ini terus dibiarkan, sama halnya pemerintah sedang menunggu korban di puncak Bukit Nane. Apakah harus menunggu ada korban terlebih dahulu baru kemudian pemerintah bergerak?" tambahnya.
Senada dengan sang ketua, pengurus GISK, Sitti Nur Jannah, mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada euforia promosi pariwisata semata tanpa dibarengi mitigasi risiko yang matang.
"Jangan sampai kita terlalu sibuk mempromosikan keindahan destinasi wisata, tetapi justru mengabaikan keselamatan pengunjung. Ketika pemerintah sudah mengetahui adanya titik rawan, seharusnya langkah antisipasi segera dilakukan," tegas Sitti.
Tanggapan Dinas Pariwisata
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Nur Ihsan Chairuddin, S.S., tidak menampik berbagai kendala yang ada di lapangan. Saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026), ia membenarkan bahwa rambu-rambu pengaman di sejumlah titik rawan Bukit Nane memang belum tersedia.
Menurut Nur Ihsan, pengawasan terhadap moda transportasi air yang melayani wisatawan juga belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, pihaknya telah menerbitkan panduan keselamatan serta mengimbau para pemilik kapal untuk senantiasa menyediakan jaket pelampung (life jacket).
Terkait fasilitas pengamanan, Nur Ihsan memastikan pengadaan rambu peringatan telah masuk dalam agenda perencanaan pengembangan pariwisata ke depan. Sambil menunggu realisasi anggaran, pihaknya mengimbau para pengelola dan pelaku usaha perjalanan wisata agar proaktif memastikan keselamatan pengunjung.
Di luar persoalan keselamatan, Dinas Pariwisata juga memaparkan rencana pembenahan kawasan Bukit Nane yang akan dimulai pada Januari mendatang. Fokus utama pembenahan meliputi penanganan sampah secara terpadu melalui pengadaan mesin pencacah serta pembentukan tim khusus kebersihan. Program ini diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan destinasi, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Kendati pemerintah telah menyiapkan program pembenahan jangka pendek dan panjang, GISK menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Bagi lembaga tersebut, tolok ukur kemajuan pariwisata yang sejati bukan hanya diukur dari keindahan lanskap dan lonjakan jumlah kunjungan, melainkan dari jaminan kepastian rasa aman bagi setiap wisatawan yang datang.
