Kepastian agenda tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Pahidin HDK, melalui siaran pers resmi, Rabu (11/11/2026).
Langkah legislatif ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disuarakan oleh Bulukumba Institute. Sebelumnya, Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Loade Sastrawan—yang akrab disapa Wawan—telah menemui Pahidin di Gedung DPRD Bulukumba pada Kamis (5/11/2026).
Pertemuan itu merupakan muara dari rangkaian diskusi publik bertajuk "Desil: Solusi atau Bencana?" yang digelar Bulukumba Institute di Pelataran Warkop AR, Bulukumba, akhir Oktober lalu. Menanggapi desakan tersebut, Pahidin menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke meja RDP dengan menghadirkan para pemangku kepentingan terkait.
Akurasi dan Transparansi Data Jadi Sorotan Utama
Polemik klasifikasi desil menjadi sorotan tajam publik karena bersentuhan langsung dengan hak masyarakat atas program perlindungan sosial dan akses layanan publik.
Dalam berbagai forum diskusi, Bulukumba Institute menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari akurasi validasi data, dinamika perubahan status desil yang membingungkan warga, hingga ketiadaan prosedur koreksi (re-check) yang jelas bagi warga kurang mampu yang kerap luput dari sasaran bantuan.
Transparansi dan akuntabilitas instansi pengelola data turut dipertanyakan. Publik mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai bagaimana data dihimpun, diverifikasi secara berkala, serta kepastian mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa klasifikasi ekonominya tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Momentum Mencari Solusi Konkret
Melalui forum RDP mendatang, DPRD Bulukumba diharapkan mampu bertindak sebagai jembatan yang mempertemukan suara masyarakat dengan instansi teknis terkait. Kehadiran pemerintah desa dan kelurahan sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga dinilai krusial dalam pembenahan data ini.
Lebih dari sekadar penjelasan administratif, RDP ini dituntut menghasilkan solusi konkret berupa kejelasan kewenangan antar-instansi serta perbaikan mekanisme koreksi data.
Keterbukaan dan ketepatan sasaran data sosial merupakan kunci utama agar program perlindungan sosial tidak salah sasaran dan merugikan hak-hak masyarakat kecil. Publik Bulukumba kini menanti langkah nyata para pemangku kebijakan untuk membenahi sengkarut data sosial ekonomi ini.
