KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Aroma perlawanan terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang kian brutal mulai menguat di Sulawesi Tenggara. Kamis (14/05/2026).
Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan Sulawesi Tenggara (KPPL-Sultra) secara terbuka menantang narasi besar “pembangunan” yang selama ini dianggap suci, namun diduga menyimpan wajah gelap perampasan dan kehancuran lingkungan.
Sabtu malam, 16 Mei 2026, di Perempatan Kampus UHO Kendari, KPPL-Sultra akan menggelar Nonton Bareng (Nobar) dan Diskusi Publik film dokumenter investigatif “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.
Agenda ini bukan sekadar tontonan, melainkan panggung pembongkaran atas apa yang mereka sebut sebagai kolonialisme gaya baru yang dilegalkan negara.
Film karya jurnalis investigatif Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu menguliti proyek-proyek besar yang diklaim sebagai pembangunan nasional, namun di lapangan justru meninggalkan jejak kerusakan ekologis, perampasan tanah adat, hingga penghancuran sistem hidup masyarakat Papua.
Hutan dibabat tanpa ampun. Tanah adat dirampas. Masyarakat lokal dipinggirkan bahkan dipaksa menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Situasi ini bukan sekadar cerita dari timur Indonesia, melainkan cermin buram yang, menurut KPPL-Sultra, kini juga mulai terlihat jelas di banyak daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.
KPPL-Sultra menilai, apa yang terjadi di Papua bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistemik, eksploitasi sumber daya alam yang dibungkus legitimasi pembangunan dan investasi.
Dalam skema ini, rakyat kecil diminta berkorban, sementara keuntungan mengalir ke segelintir elite dan korporasi.
Ketua Umum KPPL-Sultra, Dwi Silo Raharto, menegaskan bahwa negara tidak bisa terus bersembunyi di balik jargon pembangunan sambil membiarkan rakyat menanggung dampak nyata di lapangan mulai dari banjir, pencemaran, hingga krisis air bersih.
“Ketika hutan dihancurkan demi keuntungan segelintir elite, lalu rakyat diminta diam atas nama investasi, maka yang terjadi adalah ketidakadilan yang terorganisir,” tegasnya.
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan pihak-pihak yang selama ini dinilai lalai, bahkan terkesan membiarkan pelanggaran terjadi.
KPPL-Sultra menyoroti lemahnya pengawasan, pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang, hingga keberanian korporasi mengeruk sumber daya alam tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang.
Lebih jauh, mereka menilai Sulawesi Tenggara saat ini sedang berada dalam kondisi darurat lingkungan.
Banjir berulang, pencemaran air, kerusakan pesisir, deforestasi, hingga ekspansi tambang yang masif menjadi bukti nyata bahwa alam terus dikorbankan.
Ironisnya, di tengah situasi tersebut, masyarakat justru dipaksa hidup berdampingan dengan ancaman bencana, sementara narasi pembangunan terus digaungkan tanpa evaluasi serius.
Melalui forum diskusi ini, KPPL-Sultra menghadirkan Ali Sabarno dan Ados Nuklir untuk membedah dugaan kesamaan pola eksploitasi antara Papua dan wilayah-wilayah di Sulawesi Tenggara sebuah indikasi bahwa praktik serupa bukan kebetulan, melainkan sistem yang berulang.
KPPL-Sultra pun mengajak mahasiswa, aktivis, akademisi, hingga masyarakat luas untuk tidak lagi diam.
Mereka menegaskan, ketika ruang hidup dirampas dan suara rakyat dibungkam, maka sikap netral bukan lagi pilihan.
“Ini bukan sekadar nobar. Ini adalah peringatan bahwa jika eksploitasi terus dibiarkan, maka yang akan hilang bukan hanya hutan, tetapi masa depan rakyat itu sendiri,”Tutupnya.
