Berdasarkan pantauan di lapangan, penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk lahan telah menyebabkan material tanah berserakan di badan jalan. Kondisi ini mengubah jalan aspal poros provinsi menjadi bak "jalan tani" yang berlumpur dan licin, terutama saat hujan mengguyur. Akibatnya, sejumlah pengendara dilaporkan kerap mengalami kecelakaan akibat tergelincir.
Program Presiden yang Tercederai
Sejatinya, pembangunan Kopdes Merah Putih merupakan program strategis yang selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui korporasi desa yang dikelola secara profesional.
Namun, implementasi di lapangan justru berbanding terbalik. Semangat membangun ekonomi desa ini tercoreng oleh teknis pengerjaan yang tidak memperhatikan dampak sosial dan keselamatan nyawa pengguna jalan.
Pernyataan Kontroversial Bhabinsa: Prioritas Proyek di Atas Keselamatan?
Saat dikonfirmasi, Bhabinsa Desa Sangkala, Sertu Muh Yusuf, yang bertugas melakukan pengawasan di lokasi, memberikan pernyataan yang memicu reaksi negatif. Ia mengakui bahwa dirinya sering melihat langsung kecelakaan di lokasi tersebut, termasuk anak sekolah yang terjatuh.
"Memang sering ada yang jatuh di situ, saya lihat sendiri anak sekolah jatuh. Tapi saya sudah sampaikan pelan-pelan, Dek, tapi tetap saja mereka gas pol," ujar Sertu Muh Yusuf dalam rekaman yang diterima.
Ironisnya, saat ditanya mengenai upaya pencegahan—seperti pemasangan rambu peringatan 50 meter sebelum lokasi atau pembersihan sisa tanah setiap hari—ia berdalih sedang menjalankan perintah atasan yang terikat target waktu.
"Saya diperintahkan atasan untuk mengawasi. Kalau mau dibersihkan, susah ini karena kerja terus. Intinya kami kerja sesuai perintah atasan dan ada target waktu," tegasnya dengan nada tinggi.
Kecaman Keras dari Aktivis
Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari Suandi Bali. Ia mengecam sikap oknum Bhabinsa yang dinilai kehilangan rasa empati terhadap keselamatan warga.
"Sangat disayangkan jika seorang aparat yang seharusnya mengayomi justru terkesan masa bodoh dengan nyawa manusia demi mengejar target pembangunan. Pembangunan itu untuk menyejahterakan rakyat, bukan mencelakai rakyat," tegas Suandi.
Ia menambahkan bahwa alasan "perintah atasan" tidak bisa dijadikan legitimasi untuk membiarkan jalanan berbahaya tanpa rambu-rambu yang memadai.
Desakan Kepada Pemerintah dan Instansi Terkait
Hingga berita ini diturunkan, belum ada upaya nyata dari penanggung jawab proyek maupun pemerintah desa setempat untuk membersihkan jalan atau memasang alat pengaman jalan. Kondisi jalan yang gelap gulita di malam hari semakin menambah risiko fatal bagi pengendara yang tidak mengetahui medan.
Masyarakat meminta perhatian khusus dari:
- Pemerintah Kabupaten dan Provinsi: Untuk segera turun tangan mengevaluasi SOP pengerjaan proyek di jalan poros.
- Pangdam dan Dandim setempat: Untuk mengevaluasi personel di lapangan agar lebih humanis dan mengutamakan keselamatan warga di atas kepentingan teknis proyek.
- Presiden RI: Agar memantau implementasi program Kopdes di daerah agar tidak dikerjakan secara ugal-ugalan yang justru merusak citra program nasional.
"Kami mendukung pembangunan, tapi jangan korbankan nyawa kami. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto)."
Catatan Redaksi: Berita ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan agar segera melakukan tindakan preventif sebelum jatuh korban jiwa yang lebih banyak.
