Seorang pemuda asal Kecamatan Lalembuu, Rijal, tampil mencuri perhatian dengan aksi tak biasa.
Aksi yang mengenakan kostum berisi foto-foto jalan rusak dan membawa ekskavator mini.
Aksi itu bukan sekadar kreatifitas dalam pawai. Ini adalah bentuk protes terbuka terhadap kondisi infrastruktur yang disebut warga telah dibiarkan rusak selama puluhan tahun.
Di balik gemerlap perayaan, Rijal seolah memaksa publik menoleh pada kenyataan yang selama ini diabaikan. Jalan di Lalembuu yang disebut telah rusak selama 42 tahun tanpa perbaikan signifikan.
Foto-foto yang menempel di tubuhnya bukan hiasan. Itu adalah bukti. Jalan berlumpur, berlubang, dan berubah menjadi kubangan saat hujan.
Kondisi yang setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah.
“Ini bukan lagi soal kenyamanan. Ini soal keselamatan,” ujar Rijal.
Warga menyebut, anak-anak yang berangkat sekolah harus melewati jalur ekstrem yang berisiko tinggi.
Dalam banyak kasus, mereka harus berjibaku dengan lumpur, bahkan terancam jatuh saat musim hujan tiba.
Ironisnya, kondisi ini berlangsung bukan dalam hitungan hari atau bulan—melainkan puluhan tahun.
Aksi membawa ekskavator mini menjadi simbol yang tak bisa diabaikan. Sebuah sindiran telak terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban, bahkan terkesan abai terhadap penderitaan masyarakat.
Di tengah panggung perayaan dan euforia seremonial, muncul pertanyaan besar, di mana peran negara saat rakyatnya harus “bertaruh nyawa” hanya untuk melewati jalan desa?
Rijal tidak berteriak. Ia tidak membawa spanduk panjang. Namun pesan yang ia sampaikan jauh lebih keras dari sekadar orasi.
“Selamat menikmati panggung perayaan sementara di sini, jalan masih seperti kubangan,” begitu pesan yang tersirat dari aksinya.
Fenomena ini kembali menguatkan kritik klasik, suara rakyat sering kali hanya terdengar saat momentum politik, namun menghilang ketika tuntutan nyata seperti infrastruktur dasar tak kunjung dipenuhi.
Warga Lalembuu menegaskan, mereka tidak lagi membutuhkan janji baru. Yang mereka tuntut adalah tindakan nyata.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya soal jalan yang rusak tetapi juga kepercayaan publik yang semakin terkikis.
Dan pertanyaannya kini sederhana, namun tajam, masih layakkah menyebut diri sebagai pemimpin, jika persoalan dasar rakyat saja tak mampu diselesaikan selama 42 tahun?
