Ketua ASatu Tri Wahyudi Nur Desak Evaluasi Total Disdukcapil Bulukumba: Rakyat Butuh Pelayanan Prima, Bukan Janji

Gambar: Dok Google 

SIMPULINDONESIA.com_ BULUKUMBA,– Kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bulukumba kini menjadi sorotan tajam. Ketua Aliansi Masyarakat Bersatu (ASatu), Tri Wahyudi Nur, secara tegas meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap carut-marutnya pengurusan dokumen kependudukan yang dinilai jauh dari standar pelayanan prima.

Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait rumitnya birokrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP), hingga mencuatnya dugaan praktik "orang dalam" (ordal) yang mencederai keadilan bagi warga.

Pelayanan yang Menguras Waktu dan Tenaga

Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Zulkifli, warga Kelurahan Tanuntun, Kecamatan Herlang. Ia mengaku telah mendatangi kantor pelayanan beberapa kali demi selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun hasilnya nihil.

"Saya sudah berapa kali datang, bahkan sejak jam 07.00 pagi, tapi selalu saja nomor antrean habis atau blangko dikatakan terbatas. Ini sangat melelahkan dan tidak ada kepastian," keluh Zulkifli.

Zulkifli juga menyoroti adanya ketimpangan di lapangan. Ia menduga ada mekanisme "jalur cepat" yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki koneksi atau memberikan imbalan tertentu. "Banyak yang datang belakangan justru KTP-nya selesai duluan. Kami curiga ada praktik 'plus-plus' atau jalur orang dalam," tambahnya.

Penegasan Ketua ASatu: Wujudkan Transparansi, Hapus Pungli

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua ASatu Tri Wahyudi Nur menyatakan bahwa Disdukcapil Bulukumba harus segera berbenah. Menurutnya, KTP adalah hak dasar warga negara yang menjadi kunci akses kesehatan, pendidikan, hingga perbankan.

Poin-poin desakan Tri Wahyudi Nur kepada Pemkab Bulukumba:

• Audit Sistem Antrean: Meminta transparansi dalam pembagian nomor antrean agar tidak terjadi manipulasi oleh oknum petugas.
• Tindak Tegas "Ordal": Mendesak Pemerintah Daerah melakukan investigasi internal. Jika ditemukan praktik pungutan liar (pungli) atau prioritas khusus bagi kerabat petugas, sanksi tegas harus dijatuhkan.
• Implementasi Pelayanan Prima: Memastikan standar waktu penyelesaian dokumen jelas dan dipatuhi, sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik tanpa hasil.

"Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat dan transparan. Jangan sampai rakyat kecil terus dikorbankan oleh birokrasi yang berbelit atau praktik-praktik ilegal yang menguntungkan segelintir pihak," tegas Tri Wahyudi Nur.

Respon Disdukcapil

Sementara itu, pihak Disdukcapil Bulukumba melalui salah satu pejabat di bidang pendaftaran penduduk memberikan respon singkat saat dikonfirmasi. Pihaknya belum memberikan penjelasan detail mengenai kendala teknis yang dikeluhkan warga.

"Kalau ada waktu, silakan ke kantor. Kebetulan saat ini saya sedang ada kegiatan verifikasi calon siswa Polri di Polres," tulisnya melalui pesan singkat.

Harapan Masyarakat

Masyarakat Bulukumba kini menaruh harapan besar pada ketegasan pimpinan daerah untuk mengevaluasi kinerja Disdukcapil. Transparansi standar operasional prosedur (SOP) dan solusi konkret atas ketersediaan blangko menjadi tuntutan utama agar kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah kembali pulih.