KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Pernyataan Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, yang menyebut pihak-pihak pengkritik kondisi infrastruktur jalan sebagai “lawan politik” menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Kamis (16/04/2026).
Narasi tersebut dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mereduksi ruang demokrasi serta partisipasi publik yang dijamin konstitusi.
Darul Aksa, mahasiswa asal Muna yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, menegaskan bahwa kritik terhadap kerusakan jalan bukanlah manuver politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual warga negara.
“Kritik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat, bukan ancaman yang harus dilabeli secara politis,” ujar Darul Aksa kepada SIMPULINDONESIA.COM.
Menurutnya, dalam kerangka negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Hal ini tercantum dalam UUD 1945, di antaranya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang layak.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.
“Ketika kondisi jalan di Muna masih dikeluhkan, maka kritik yang muncul adalah refleksi realitas sosial yang harus dijawab dengan kebijakan konkret, bukan pelabelan politis,” tegasnya.
Lebih jauh, Darul Aksa mengingatkan kembali janji politik Bachrun saat mencalonkan diri sebagai Bupati Muna untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut janji tersebut sebagai kontrak moral yang wajib direalisasikan selama masa jabatan.
“Janji itu bukan sekadar retorika kampanye, tetapi komitmen yang harus dibuktikan,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan justru dipersempit dengan stigma politik.
“Mahasiswa dan masyarakat sipil akan terus mengawal kebijakan publik secara kritis dan objektif, demi memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, narasi Bupati Muna Bachrun yang beredar di media menyatakan bahwa kritik terkait kondisi jalan berasal dari pihak yang ia anggap sebagai lawan politiknya.
“Tidak perlu saya jawab itu, karena yang mengeluh persoalan jalan itu saya lihat lawan politik,” kata Bachrun dilansir dari Wunainfo1.
