Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Iklan

Ketahanan Pangan Bulukumba 2026: Kajang, Herlang, dan Bontotiro Pacu Akselerasi Dana Desa

Sabtu, 28 Februari 2026 | 17.39 WIB Last Updated 2026-02-28T10:39:58Z


SIMPULINDONESIA.com_ BULUKUMBA,– Memasuki tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mulai tancap gas dalam memperkuat sektor ketahanan pangan sebagai pilar transformasi ekonomi perdesaan. Sejumlah desa di Kecamatan Kajang, Herlang, dan Bontotiro kini tengah memacu proses pencairan Dana Desa guna memastikan stabilitas pangan lokal terjaga di tengah fluktuasi ekonomi global.

Langkah strategis ini sejalan dengan mandat pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.


Fokus pada Produksi Nyata

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemandirian ekonomi masyarakatnya. Dalam forum Musrenbang Februari 2026, ia menekankan pentingnya sektor pertanian yang produktif sebagai fondasi utama.

"Ekonomi adalah variabel utama kemajuan. Infrastruktur hanya akan kokoh jika ditopang oleh stabilitas ekonomi masyarakat berbasis produksi nyata," tegas Bupati yang akrab disapa Andi Utta tersebut.


Tiga Urgensi di Wilayah Timur

Percepatan pencairan anggaran di wilayah timur Bulukumba (Kajang, Herlang, dan Bontotiro) dinilai krusial karena tiga faktor utama:

  • Infrastruktur Air: Pembangunan sumur bor dan irigasi perpipaan untuk mengoptimalkan lahan tadah hujan di Kajang dan Herlang.
  • Stabilitas Harga: Menjamin ketersediaan stok pangan desa menjelang siklus Ramadhan dan Idul Fitri 2026 guna menekan laju inflasi.
  • Sinergi Cetak Sawah: Mendukung target Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencetak 33.700 hektare sawah baru pada tahun ini.


Catatan Kritis: Berkaca pada Evaluasi 2025

Di tengah optimisme tersebut, suara kritis muncul dari aktivis lokal asal Kajang, Suandi Bali. Ia mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengulangi kesalahan administratif dan teknis yang terjadi pada tahun anggaran 2025.


"Kami berharap tahap penganggaran tahun ini dimaksimalkan dengan pengawasan yang ketat. Jangan sampai mengulang rapor merah tahun 2025, di mana ditemukan pengadaan bibit yang tidak lengkap atau tidak memenuhi standar unggul Kementerian Pertanian," ujar Suandi.


Ia mendesak agar pemerintah desa di tiga kecamatan tersebut menjaga integritas, terutama dalam memilih rekanan penyedia bibit dan sarana produksi (saprodi).

Peta Jalan Implementasi Program

Untuk memastikan efektivitas anggaran, Suandi mengusulkan tiga langkah konkret yang harus diambil oleh Pemerintah Desa:

  • Sertifikasi Bibit: Menjamin seluruh bantuan bibit memiliki sertifikasi resmi untuk memastikan hasil panen maksimal.
  • Pendampingan Agraris: Melibatkan penyuluh pertanian secara aktif dalam mengawal distribusi bantuan hingga masa panen tiba.
  • Transparansi Publik: Membuka akses informasi anggaran secara luas kepada warga guna mencegah praktik maladministrasi dan korupsi.


Menjadi Barometer Daerah

Keberhasilan desa-desa di Kajang, Herlang, dan Bontotiro dalam mengelola dana ini diprediksi akan menjadi barometer keberhasilan Bulukumba dalam mengendalikan inflasi daerah. Jika eksekusi di tingkat desa berjalan selaras dengan kebijakan bupati, Bulukumba berpeluang besar mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan terbaik di Sulawesi Selatan pada 2026. (Red/MSI)


×
Berita Terbaru Update