Mengapa transisi ini terasa menyakitkan namun sekaligus tak terelakkan? Mari kita bedah secara jujur.
1. Tragedi "Salah Sasaran" yang Menahun
Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam paradoks subsidi harga. Data menunjukkan bahwa pemilik mobil mewah menikmati lebih banyak subsidi bensin dibandingkan pengemudi ojek daring. Subsidi harga adalah subsidi barang; siapa yang konsumsinya paling banyak, dia yang paling untung. Dengan mengubahnya menjadi saldo digital langsung ke NIK (Nomor Induk Kependudukan), kita sedang mencoba mengembalikan hak si miskin yang selama ini "dimakan" oleh mesin kendaraan kelas menengah.
2. Digitalisasi sebagai Pedang Bermata Dua
Viralnya keluhan masyarakat soal aplikasi yang crash atau data yang tidak sinkron adalah bukti bahwa infrastruktur digital kita masih punya "PR" besar. Namun, transparansi adalah kuncinya. Dengan bantuan AI dan integrasi data kependudukan terbaru, kebocoran anggaran yang dulu hilang di rantai distribusi kini bisa ditekan. Tantangannya: Bisakah pemerintah menjamin tidak ada warga rentan yang "terhapus" dari sistem hanya karena gagap teknologi?
3. Paksaan untuk "Go Green"
Mari bicara jujur: kenaikan harga BBM di SPBU (meskipun dikompensasi tunai) adalah cara halus pemerintah memaksa kita melirik transportasi publik atau kendaraan listrik. Ini bukan sekadar soal fiskal, tapi soal napas kita di masa depan. Ketahanan energi nasional tidak akan tercapai selama kita masih bergantung pada fosil yang harganya didikte pasar global.
"Keadilan sosial bukan berarti harga bensin murah untuk semua, tapi memastikan mereka yang paling membutuhkan memiliki daya beli untuk tetap bertahan hidup."
Sumber : Analisis Tren Nasional
