Langkah tersebut dinilai bukan semata-mata persoalan pemberian sanksi kepada individu, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjaga integritas aparatur, marwah institusi, dan kepercayaan publik.
Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah laporan mengenai keterlibatan para pegawai ditelusuri dan diverifikasi. Sebelumnya, pembinaan dan peringatan telah diberikan, tetapi pelanggaran kembali terjadi. Atas kondisi tersebut, Mentan Amran memutuskan pencopotan secara permanen terhadap 13 pejabat tersebut.
PP LIDMI menilai keputusan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan privat ketika pelakunya merupakan aparatur negara.
“Kami mengapresiasi ketegasan Menteri Pertanian dalam mengambil tindakan terhadap pejabat yang terbukti terlibat judi online. Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan sanksi terhadap individu, tetapi menyangkut integritas aparatur dan keteladanan dalam menjalankan amanah publik,” ujar Muhammad Ikram.
Menurutnya, seorang aparatur negara tidak hanya membawa tanggung jawab administratif, tetapi juga membawa kepercayaan masyarakat. Karena itu, perilaku yang dapat merusak integritas pribadi maupun citra institusi harus mendapatkan respons yang tegas dan proporsional.
Hal ini menjadi semakin penting karena skala persoalan judi online di Indonesia sudah sangat besar.
Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2025 perputaran dana judi online mencapai Rp286,84 triliun melalui sekitar 422,1 juta transaksi. Meskipun angka tersebut turun sekitar 20 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun, jumlahnya tetap menunjukkan bahwa judi online merupakan persoalan serius dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
Persoalan ini juga menjadi semakin serius ketika praktik judi online telah menyentuh lingkungan aparatur negara.
Dalam analisis PPATK yang dipublikasikan pada 2025, sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan ASN, baik pemerintah pusat maupun daerah. Data tersebut merupakan akumulasi berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK hingga periode tersebut.
Menurut Muhammad Ikram, data tersebut semestinya menjadi peringatan bagi seluruh institusi pemerintahan.
“Ketika judi online sudah menyentuh lingkungan aparatur negara, kita tidak lagi bisa melihatnya hanya sebagai pilihan pribadi. Ada persoalan disiplin, integritas, keteladanan, dan kepercayaan publik yang harus dijaga,” tegasnya.
*Menjadikan Ketegasan sebagai Teladan Kepemimpinan Nasional*
Dalam pernyataan resminya, Mentan Amran menegaskan bahwa ASN Kementan merupakan pelayan masyarakat sehingga harus menjaga integritas dan memberikan contoh yang baik. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perilaku, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sosialnya.
Muhammad Ikram berharap langkah tegas yang dilakukan Menteri Pertanian dapat menjadi momentum keteladanan bagi kementerian dan lembaga negara lainnya dalam rangka memperkuat pengawasan internal terhadap praktik judi online di lingkungan aparatur.
"Ketegasan Mentan Amran sangat layak diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah menjadikan ketegasan tersebut sebagai standar integritas yang diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan pemerintahan," harapnya.
PP LIDMI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penguatan integritas, keteladanan, dan tanggung jawab moral para pemimpin. Semoga ketegasan yang ditunjukkan Menteri Pertanian menjadi inspirasi bagi semua, sehingga cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan secara nyata.
