BUTON UTARA__SIMPULINDONESIA.COM,— Pemerintah Kabupaten Buton Utara angkat bicara atas beredarnya pamflet bernada provokatif yang menuding mandeknya sejumlah program pembangunan. Minggu (26/04/2026).
Pemerintah menilai tudingan tersebut tidak berdasar, menyesatkan, dan mengabaikan fakta serta mekanisme resmi dalam tata kelola pembangunan daerah.
Polemik ini mencuat setelah muncul klaim bahwa janji pembangunan, termasuk renovasi Pelabuhan Waode Buri, penyediaan aliran listrik di kawasan pelabuhan, hingga fasilitasi koordinasi lintas instansi, tidak menunjukkan progres.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Agus Pria Budiana.,S.Sos mengatakan bahwa hal yang tersebar tersebut bukanlah fakta.
“Tuduhan ini tidak berdiri di atas fakta utuh. Pembangunan tidak bisa dipelintir seolah instan. Ada tahapan hukum dan administrasi yang wajib dilalui,”Tegas Agus Pria Budiana.
Pemkab Buton Utara menegaskan bahwa proyek renovasi Pelabuhan Waode Buri telah masuk dalam skema prioritas tahun anggaran 2026.
Namun, saat ini kata Agus Pria Budiana masih berada pada fase krusial berupa, Perencanaan teknis (DED), Sinkronisasi kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pusat, Penyesuaian program dalam kerangka RKPD dan APBD.
Pemerintah menekankan bahwa sektor pelabuhan bukan sepenuhnya kewenangan kabupaten, sehingga membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan.
“Menilai proyek belum berjalan hanya dari belum adanya pembangunan fisik adalah cara pandang yang keliru dan menyesatkan publik,”Ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal daerah kata Agus Pria Budiana Pemkab menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus berbasis prioritas dan efisiensi, bukan populisme.
Dengan kapasitas APBD yang terbatas, pemerintah memilih pendekatan, berbasis dampak ekonomi, berorientasi kebutuhan mendesak masyarakat, menghindari pemborosan dan proyek tanpa perencanaan matang.
“Kami tidak akan mengorbankan stabilitas fiskal hanya demi memenuhi narasi instan. Pembangunan harus terukur, bukan gegabah,” tegasnya.
Terkait tudingan tidak adanya tindak lanjut audiensi dan aliran listrik, pemerintah memastikan bahwa proses koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih berlangsung aktif.
Proses lintas sektor, menurut pemerintah, memang membutuhkan waktu karena melibatkan regulasi, kewenangan, dan sinkronisasi program antar lembaga.
Pemkab Buton Utara menegaskan tidak anti kritik.
Namun, kritik yang dibangun di atas informasi yang dipelintir dinilai sebagai bentuk disinformasi yang berpotensi memicu kegaduhan publik.
Pamflet yang beredar dinilai, mnggunakan narasi sepihak, mengabaikan tahapan regulatif, berpotensi membentuk opini yang tidak berbasis data.
“Ruang demokrasi terbuka, tapi jangan digunakan untuk membangun persepsi yang menyesatkan masyarakat,”Terang Agus Pria Budiana.
Pemkab memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai roadmap dan kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah juga membuka ruang transparansi kepada publik untuk mengawal proses pembangunan secara objektif.
“Kami bekerja dengan sistem, bukan sensasi. Hasilnya mungkin tidak instan, tapi terukur dan berkelanjutan,”tutup Agus Pria Budiana.
