![]() |
| Gambar: Mallarangan Tutu, S.Pt (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) - Dok-ist |
Anggota Komisi B DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak boleh hanya sekadar angka statistik, melainkan harus menyentuh akar rumput, yakni pemberdayaan para peternak.
Intervensi Hulu ke Hilir
Dalam forum tersebut, Mallarangan menyoroti perlunya skema dukungan pemerintah yang komprehensif. Menurutnya, peternak lokal seringkali menjadi pihak yang paling rentan jika tidak dibekali dengan pendampingan teknis yang mumpuni.
"Peternak adalah ujung tombak. Keberhasilan ketahanan pangan sangat bergantung pada kesiapan mereka di lapangan. Pemerintah wajib hadir memberikan pendampingan berkelanjutan, mulai dari standarisasi desain kandang, manajemen pemeliharaan, budidaya, hingga teknik panen yang efisien," tegas Mallarangan.
Kepastian Pasar dan Nilai Tambah
Selain aspek produksi (hulu), Mallarangan juga menitikberatkan pada persoalan pasca-panen (hilir) yang selama ini menjadi tantangan klasik bagi peternak. Ia mendesak pemerintah untuk membangun ekosistem yang terintegrasi dengan sektor industri.
Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain:
- Kemitraan Industri: Membangun jembatan antara peternak kecil dengan sektor industri untuk menjamin kepastian harga.
- Keberlanjutan Usaha: Memastikan pasar menyerap hasil ternak agar peternak memiliki modalitas untuk berkembang.
- Nilai Tambah: Mendorong pengolahan hasil ternak agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi sebelum dipasarkan.
Apresiasi dan Evaluasi Kritis
Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Peternakan dan Keswan Sulsel, politisi PKS ini tetap memberikan catatan kritis agar program kerja tahun ini lebih tajam dan tepat sasaran. Ia mendorong agar setiap kebijakan diarahkan langsung pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan peternak.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan (oversight) DPRD Sulsel untuk memastikan realisasi program pemerintah daerah berjalan efektif dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat peternak di Sulawesi Selatan.
