PALU__SIMPULINDONESIA.COM,— Pergantian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menjadi sorotan. Senin (20/04/2026).
Publik diingatkan bahwa penunjukan Kapolda sepenuhnya merupakan kewenangan Kapolri, bukan hasil tekanan kelompok tertentu apalagi kepentingan tersembunyi.
Proses tersebut ditegaskan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah penegakan hukum di wilayah dengan kompleksitas tinggi seperti Sulteng.
Mulai dari persoalan tambang ilegal, dugaan beking aparat, hingga isu pelanggaran HAM, semuanya menuntut sosok pemimpin yang berani dan bersih.
Di tengah derasnya dukungan publik terhadap sejumlah nama calon, Jaringan Aktivis Sulawesi mengingatkan agar euforia tidak menutup akal sehat.
Penilaian harus berbasis rekam jejak, bukan sekadar sentimen “putra daerah” atau popularitas semu.
Ketua Umum Jaringan Aktivis Sulawesi, Akbar Busthami, menegaskan bahwa masyarakat berhak menyuarakan dukungan.
Namun, ia memperingatkan, dukungan tanpa dasar objektif justru berpotensi melahirkan kekecewaan besar di kemudian hari.
“Kalau hanya karena kedekatan atau label daerah, lalu mengabaikan rekam jejak, itu berbahaya. Sulteng butuh Kapolda yang punya nyali, bukan yang tunduk pada kepentingan,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa persoalan tambang menjadi “luka lama” yang belum sepenuhnya sembuh di Sulteng.
Praktik ilegal, konflik dengan masyarakat, hingga dugaan keterlibatan oknum aparat menjadi ujian nyata bagi calon Kapolda ke depan.
Karena itu kata Akbar figur yang dipilih harus memenuhi standar tinggi, berani menindak tambang ilegal tanpa kompromi, bebas dari konflik kepentingan dan dugaan “main mata”mampu melindungi hak masyarakat, bukan justru menekan, transparan dan akuntabel dalam setiap penanganan kasus.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan perpanjangan masa jabatan bagi anggota dengan keahlian khusus, seluruh kebijakan di tubuh Polri tetap harus melalui evaluasi ketat, bukan keputusan serampangan.
Di akhir pernyataannya, Akbar menyampaikan peringatan keras: masyarakat jangan sampai “dibajak” oleh narasi yang dikendalikan kepentingan tertentu, termasuk mafia tambang yang mencoba membungkus kepentingannya dengan suara publik.
“Jangan sampai Kapolda yang terpilih nanti adalah sosok pesanan mafia, tapi diklaim sebagai pilihan rakyat. Ini yang harus kita lawan bersama,” pungkasnya.
Pergantian Kapolda Sulteng kini bukan lagi sekadar agenda internal Polri, tetapi telah menjelma menjadi pertaruhan besar, apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau kembali tunduk pada kekuatan di balik layar.
Sampai berita ini ditayangkan, Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
