KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Konsentrasi kekuasaan dalam pengelolaan sektor kesehatan di Kota Kendari menjadi sorotan Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra). Sabtu (07/03/2025).
Organisasi mahasiswa tersebut menilai adanya potensi konflik kepentingan setelah istri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari diketahui memegang dua posisi strategis sekaligus.
Saat ini, yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Abunawas dan secara bersamaan juga memimpin Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Wakil Ketua IMALAK Sultra, Azizul, menilai kondisi tersebut membuka ruang terjadinya praktik kekuasaan yang terlalu terpusat dalam satu lingkar pengaruh.
Menurutnya, jabatan Kepala Dinas Kesehatan secara struktural memiliki fungsi pengawasan, pembinaan, sekaligus pengendalian terhadap fasilitas layanan kesehatan di daerah, termasuk rumah sakit milik pemerintah daerah.
Namun ketika posisi tersebut juga merangkap sebagai pimpinan rumah sakit daerah, maka fungsi kontrol dinilai berpotensi kehilangan independensi.
“Bagaimana mungkin fungsi pengawasan dan pelaksana layanan kesehatan berada dalam lingkar yang sama. Apalagi yang bersangkutan memiliki hubungan langsung dengan Sekda. Ini sangat rawan konflik kepentingan dan membuka potensi kongkalikong kekuasaan,” kata Azizul.
IMALAK Sultra menilai jabatan publik semestinya dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas, bukan berada dalam konfigurasi kekuasaan yang berpotensi menciptakan dominasi keluarga dalam pengambilan keputusan strategis.
Azizul mengingatkan, jika situasi tersebut terus dibiarkan tanpa evaluasi, kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di sektor kesehatan, bisa tergerus.
“Jabatan publik bukan ruang bagi praktik kekuasaan keluarga. Pemerintah daerah harus peka terhadap potensi konflik kepentingan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Karena itu, IMALAK Sultra mendesak Wali Kota dan Waki Walikota Kendari untuk segera melakukan evaluasi terhadap rangkap jabatan tersebut demi menjaga integritas tata kelola sektor kesehatan dan memastikan prinsip pemerintahan yang bersih tetap terjaga.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terakit, Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi.
.jpg)
