-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Iklan

Ketua Umum PP LIDMI : Pergantian Tahun Harus Memperbanyak Muhasabah bukan Hura-hura

Sabtu, 31 Desember 2022 | 19.46 WIB | 0 Views Last Updated 2022-12-31T12:46:38Z


Simpulindonesia.com_ BULUKUMBA,- Ketua Umum Pimpinan Pusat  Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) Asrullah Syaharuddin, S.H,. M.H. menyatakan bahwa tidak elok rasanya mengadakan perayaan di tengah kondisi masyarakat yang banyak ditimpa bencana alam. 

Lanjutnya "Perayaan tahun Baru juga bentuk Tasyabbuh dengan agama lain, Tidak memiliki manfaat untuk pribadi dan masyarakat apalagi dalam kondisi berduka di tengah bencana," Kata Asrullah kala dihubungi oleh awak media, Sabtu (31/12/2022). 

Masih belum lekang dalam ingatan di bulan November lalu dampak gempa 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur hingga memakan korban 334 orang. Sebelumnya juga banjir parah melanda kabupaten Polewali Mandar yang merendam dan merusak rumah ratusan warga. 

Pertengahan bulan Desember banjir ROB juga terjadi beberapa daerah seperti kota Makassar, kabupaten maros dan kota semarang. 

Sohib Asrullah juga menerangkan bahwa pergantian tahun baru harusnya memperbanyak muhasabah bahkan tidak hanya dilakukan saat terjadi pergantian tahun saja. Namun, muhasabah seharusnya dilakukan setiap saat. 

"Harusnya setiap harinya  kita melakukan refleksi muhasabah atas perbuatan amalan yang kita kerjakan. Selain itu, bagi umat Islam Perayaan yang disyariatkan hanya ada dua yakni Idul adha dan Idul Fitri," ujarnya. 

Sohib Asrullah memberi menghimbau kepada pengurus dan kader LIDMI agar lebih memperbanyak istigfar dan tidak meramaikan apalagi terlibat dalam merayakan pergantian tahun. 

"Menghimbau agar pengurus dan kader LIDMI serta masyarakat tidak merayakan tahun baru dan memperbanyak istighfar dan perbaikan sebagaimana lazimnya dilakukan pada hari-hari lainnya," ucapnya. 

Sohib Asrullah menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sedang dilanda duka juga pada aspek moral dan etika konstitusi yang terlukai.

"Kita menyayangkan disahkannya KUHP baru dan Perppu yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden terkait Ciptaker kemarin semakin menambah perih luka dan duka masyarakat karena jelas bertentangan dengan Ratio Legis dan Diktum Putusan MK" pungkasnya. (AR)

Iklan

×
Berita Terbaru Update