Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Iklan

Darurat Narkoba di Sultra, KASTARA Galang Donasi Receh, Sindir Keras Kinerja BNNP

Minggu, 26 Juli 2026 | 06.32 WIB Last Updated 2026-07-25T23:32:16Z

(Foto/Ilustrasi).


KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Aroma kegagalan negara dalam memerangi narkotika di Sulawesi Tenggara kian menyengat. Minggu (26/07/2026).


Di tengah klaim program dan anggaran miliaran rupiah, realitas di lapangan justru memperlihatkan satu fakta pahit peredaran narkoba tak tersentuh, jaringan besar tetap hidup, dan generasi muda terus menjadi korban.


Situasi ini memicu ledakan perlawanan dari Konsorsium Aktivis Sulawesi Tenggara (KASTARA), aliansi delapan lembaga yang kini secara terbuka melancarkan serangan frontal terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra.


Tak sekadar kritik, KASTARA meluncurkan langkah ekstrem dan penuh sindiran keras.


“Open Donasi Rp50 Ribu untuk BNNP Sultra.” 


Sebuah tamparan telak yang mengandung pesan tajam apakah lembaga negara ini lumpuh karena kekurangan anggaran, atau karena keberanian yang menguap?


Lebih jauh, KASTARA bahkan menyatakan kesiapan membentuk Tim Khusus Pemberantasan Narkoba Independen, sebuah langkah yang secara implisit menegaskan ketidakpercayaan publik terhadap aparat resmi.


Data Bicara: Sultra ‘Juara’ Narkoba, Aparat Gagal?


Berdasarkan Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) dari BNN RI, Sulawesi Tenggara masih bercokol di posisi teratas nasional dalam tingkat kerawanan. 


Status ini bukan sekadar angka ini adalah alarm keras bahwa sistem penanganan narkoba di daerah ini sedang tidak baik-baik saja.


BNN mengklaim telah melakukan intervensi besar-besaran hingga menyisakan delapan wilayah berstatus pengawasan ketat. 


Namun investigasi lapangan justru menemukan fakta berbeda, peredaran narkoba tetap masif di 17 kabupaten/kota.


Jalur pelintasan di Konawe, pusat transaksi di Kendari dan Baubau, hingga lingkar tambang yang diduga menjadi lahan subur distribus semuanya menunjukkan satu pola jaringan besar tetap bebas bernapas.


“Kalau Negara Gagal, Rakyat Turun Tangan”


Penanggung Jawab KASTARA, Ikhram, tanpa tedeng aling-aling menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan institusi.


“Kalau lembaga yang dibiayai uang rakyat tidak mampu menzerokan narkoba, maka rakyat sendiri yang akan bergerak. Kami tidak bicara teori, kami siap turun langsung,” tegasnya.


Menurutnya, gerakan donasi Rp50 ribu bukan sekadar aksi simbolik, melainkan sindiran brutal terhadap kemungkinan mandeknya kinerja lembaga.


“Kalau masalahnya anggaran, kami siap patungan. Tapi kalau masalahnya mentalitas dan keberanian, maka itu jauh lebih berbahaya. Karena artinya negara kalah sebelum bertarung,” ujarnya.


BNNP Disentil: Tajam ke Pengguna, Tumpul ke Bandar


KASTARA menilai pola penindakan selama ini hanya menyentuh lapisan bawah pengguna dan pengecer kecil sementara aktor intelektual di balik jaringan besar seolah kebal hukum.


“Publik tidak butuh razia seremonial atau sosialisasi di hotel. Tangkap bandar besar. Bongkar jaringan. Putus mata rantai. Itu yang tidak terlihat,” kata Ikhram.


Ia bahkan menantang BNNP Sultra untuk secara terbuka mengakui jika sudah tidak mampu menjalankan mandatnya.


“Kalau memang tidak sanggup, buat pernyataan resmi. Jangan biarkan rakyat hidup dalam ilusi bahwa negara bekerja, padahal kenyataannya tidak,”Tegasnya.


Ancaman Nyata : Tim Independen Turun ke Lapangan


Sebagai bentuk eskalasi, KASTARA menyatakan akan menurunkan tim investigasi sendiri ke titik-titik rawan. Targetnya jelas, membuktikan bahwa gerakan sipil bisa bekerja lebih cepat dan lebih berani dibanding birokrasi.


Mereka bahkan memberi ultimatum, jika dalam waktu dekat zona merah narkoba tidak dibersihkan, maka publik akan disuguhi fakta-fakta lapangan yang berpotensi mempermalukan institusi penegak hukum.


“Kalau aktivis bisa memburu bandar lebih cepat daripada lembaga resmi, lalu untuk apa BNNP ada?” tegas Ikhram.



Simbol Tamparan untuk Negara


Gerakan donasi Rp50 ribu kini menjadi simbol kemarahan publik sebuah ironi pahit bahwa rakyat merasa perlu “membantu” lembaga yang seharusnya melindungi mereka.


Di balik satire itu, tersimpan pesan yang jauh lebih serius, kepercayaan publik sedang runtuh.

Dan jika negara terus gagal menjawab tantangan ini, bukan tidak mungkin perlawanan sipil akan mengambil alih dengan cara yang jauh lebih keras, lebih berani, dan tanpa kompromi.


Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait, Tim SIMPULINDONESI.COM masih berupaya melakukan konfirmasi.


×
Berita Terbaru Update