KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Gelombang kemarahan warga Sulawesi Tenggara pecah setelah sebuah video berdurasi 52 menit yang diunggah akun Instagram @Omfujichannel viral dan memantik tanda tanya besar. Sabtu (15/05/2025).
Sebenarnya siapa yang diprioritaskan bekerja di kawasan industri strategis daerah?
Video yang diunggah tersebut itu memperlihatkan sejumlah warga asing diduga masuk secara rutin ke kawasan PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Pomalaa.
Rekaman tersebut bukan sekadar dokumentasi biasa melainkan tudingan keras yang mengarah pada dugaan ketimpangan kesempatan kerja antara tenaga asing dan warga lokal.
Perekam video dengan nada kesal bahkan menyebut fenomena ini terjadi setiap hari, seolah tanpa kendali.
“Inilah cina, tiap hari masuk cina. ini dari bandara tanggetada ini pak ketua, pak wakil. tiap hari cina datang,” ujarnya.
Narasi dalam video tersebut menggambarkan situasi yang dianggap tidak adil oleh masyarakat sekitar.
Warga lokal, yang seharusnya menjadi prioritas di tanah sendiri, justru disebut hanya diminta menunggu tanpa kejelasan, sementara tenaga kerja asing terus berdatangan.
“Dia (Cina) kerja di IPIP sementara kita ini orang lokal pa dikasi menunggu di apa inie. orang cina semua baru-baru dari bandara ini, tiba dari bandara. jalan kaki semua, ini he, nah ini he cina semua,” jelasnya.
Pernyataan dalam video itu menuding adanya pola sistematis yang mengabaikan tenaga kerja lokal, bahkan terkesan menomorduakan mereka di negeri sendiri.
“Ini cina semua ini cina diutamakan cina, baru kita ini di Indonesia tidak dikasi kerja. ini tiap hari datang ini orang cina, baru kita ini orang lokal tidak dikasi kerja,”Sambungnya.
Viralnya video ini kini menyeret perhatian publik ke arah yang lebih luas, transparansi rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri, peran pemerintah daerah, hingga pengawasan terhadap masuknya tenaga kerja asing.
Benarkah tenaga kerja lokal hanya jadi penonton di tengah investasi besar di tanahnya sendiri?
Jika tudingan dalam video ini terbukti, maka ini bukan sekadar soal lapangan kerja melainkan persoalan serius tentang kedaulatan tenaga kerja dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
Sampai berita ini ditayangkan Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
