KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— DPD Pemuda Tani Indonesia (PTI) Sulawesi Tenggara melontarkan tantangan keras kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindak dugaan mafia BBM subsidi jenis solar yang dinilai kian merajalela. Sabtu (09/05/2026).
Ketua DPD PTI Sultra, Muhammad Miradz, menegaskan praktik penyalahgunaan solar subsidi bukan sekadar pelanggaran, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap petani dan negara.
Menurutnya, di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas distribusi dan harga BBM subsidi bagi masyarakat kecil, praktik di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Miradz mengungkapkan, penyaluran solar di sejumlah SPBU diduga kuat tidak berjalan sesuai prosedur dan aturan pemerintah.
Akibatnya, petani justru menjadi korban. Mereka kesulitan mendapatkan solar untuk kebutuhan alat pertanian hingga mesin panen, terutama saat masa tanam dan panen berlangsung di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
“Petani justru dipersulit membeli BBM subsidi di SPBU untuk kebutuhan pertanian mereka,” ujar Miradz.
Ironisnya, di saat petani kesulitan, praktik penjualan solar menggunakan jeriken dengan harga lebih mahal diduga masih marak dilakukan oleh oknum tertentu.
Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Miradz pun mendesak APH untuk tidak tutup mata dan segera membersihkan praktik mafia BBM subsidi di wilayah Sultra.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi solar subsidi agar benar-benar tepat sasaran, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, jika dibiarkan, penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi melumpuhkan produktivitas petani serta mengganggu ketahanan pangan daerah.
Tak hanya itu, Miradz memberi peringatan keras bahwa pihaknya siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat jika penanganan di daerah dianggap mandek.
Ia mengaku memiliki akses komunikasi langsung dengan Kapolri melalui jaringan organisasi nasional yang diikutinya.
"Percuma pemerintah pusat capek tambal anggaran buat mensubsidi kalau di daerah di salah gunakan oleh oknum mafia di SPBU atau pertamina di daerah," pungkasnya.
