NASIONAL__SIMPULINDONESIA.COM,— Majelis Sabtu menggelar diskusi publik bertajuk “Politik Persepsi dan Perang Narasi dalam Demokrasi Digital Indonesia” di Cafe Riase. Sabtu (09/05/2026).
Forum yang berlangsung pukul 12.30 hingga 15.00 WIB itu menghadirkan sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi digital, dengan Ali Sadikin sebagai moderator.
Tiga narasumber utama yang hadir yakni Ade Reza Hariyadi, Taufiq Amrullah, dan M. Alfan Alfian.
Diskusi menyoroti perubahan lanskap demokrasi di era digital yang kini kian dipengaruhi algoritma media sosial, perang persepsi, hingga fenomena echo chamber dan filter bubble.
Ade Reza Hariyadi menekankan pentingnya posisi negara dalam menjaga ruang publik digital tetap sehat.
Ia mengacu pada konsep public sphere dari Jurgen Habermas yang menempatkan ruang publik sebagai arena dialog antara kepentingan privat dan negara.
Menurutnya, dominasi negara dalam membentuk narasi publik berpotensi merusak kualitas demokrasi.
“Ruang publik harus menjadi arena dialog yang sehat, bukan sekadar ajang propaganda atau operasi opini,” ujarnya.
Sementara itu, Taufiq Amrullah menilai media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memberikan kesetaraan bagi setiap individu untuk menyampaikan opini.
Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan serius terkait kaburnya batas antara informasi, opini, dan propaganda.
“Semua orang merasa punya otoritas yang sama, tapi ruang publik justru dipenuhi narasi yang saling membenarkan tanpa dialog yang sehat,” katanya.
Ia juga menyoroti maraknya fenomena buzzer politik, media partisan, serta praktik pengelolaan opini publik yang dinilai semakin masif.
Di sisi lain, M. Alfan Alfian menekankan pentingnya peran akademisi dalam lingkar kekuasaan untuk menjaga perspektif kritis dalam proses kebijakan publik.
Ia menyebut, akademisi tidak harus kehilangan independensi ketika berada di pemerintahan, melainkan dapat menjadi pengingat moral sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.
Dalam paparannya, ia juga membandingkan pola komunikasi pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto yang dinilai memiliki karakter berbeda dalam membangun relasi dengan publik.
“Pemerintah tidak cukup hanya berbicara, tetapi juga harus mampu mendengar,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan peserta terkait kualitas demokrasi digital, peran media, serta posisi negara dalam menjaga ruang publik tetap terbuka.
Para narasumber sepakat, demokrasi digital harus dijaga dari jebakan polarisasi, propaganda, dan dominasi algoritma yang berpotensi mengikis dialog rasional.
Di akhir kegiatan, panitia Karman menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta, serta memastikan forum serupa akan terus digelar dengan tema-tema strategis lainnya.(Ijal).
