NASIONAL__SIMPULINDONESIA.COM,— Ketegangan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kian mencuat ke ruang publik, memicu sorotan nasional atas potensi terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat. Sabtu (09/06/2026).
Di tengah tarik-menarik pandangan antara elite pemerintah daerah, kalangan akademisi mendesak agar polemik ini segera diselesaikan melalui dialog terbuka dan konstruktif.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dr. M. Adli Abdullah,S.H.,M.C.L., menilai perbedaan sikap antara Sekretaris Daerah Aceh dan Ketua DPRA tidak semestinya berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berisiko mengorbankan kepentingan publik.
Menurutnya, JKA bukan sekedar program birokrasi, melainkan wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat Aceh, terutama dalam konteks pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sarat mandat kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana memastikan rakyat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terganggu dinamika politik,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan JKA harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, agar manfaatnya tidak tergerus oleh konflik kebijakan maupun kepentingan anggaran.
Adli menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah perbedaan pendapat yang merupakan bagian dari demokrasi.
Ia mendorong seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sipil, untuk mengedepankan kepentingan publik dan membuka ruang musyawarah yang sehat.
Polemik JKA ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program kesehatan tetap berjalan optimal, tanpa menjadikan masyarakat sebagai korban dari konflik elit dan tarik-menarik kebijakan. (IJAL).
