Acara ini dihadiri oleh 123 kepala sekolah jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta se-Kota Pangkalpinang. Turut hadir membuka acara, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, yang mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin.
Pendidikan sebagai Prioritas Pembangunan
Dalam arahannya, Dessy Ayutrisna menekankan pentingnya revitalisasi kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Ia menggarisbawahi bahwa kenyamanan siswa merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar.
“Sekolah seyogyanya menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Harus tercipta lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa,” tegas Dessy.
Menanggapi laporan masyarakat terkait kondisi fisik beberapa sekolah, Dessy meminta para kepala sekolah untuk proaktif melakukan pemetaan dan pelaporan berkala kepada Disdikbud. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah mengedepankan prinsip tabayyun dan responsif terhadap keluhan warga, meskipun realisasinya tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Bapak dan Ibu bisa melaporkan langsung kepada saya atau Bapak Wali Kota jika terdapat kendala yang stagnan. Kami sangat konsen terhadap pendidikan, mulai dari manajerial, SDM, hingga infrastruktur,” tambahnya.
Akselerasi IPM dan Harapan Lama Sekolah
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandy, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang yang menunjukkan tren positif.
“IPM Pangkalpinang tahun 2025 mencapai angka 81,64. Ini merupakan capaian tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berada di atas rata-rata nasional,” ujar Erwandy.
Data menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Pangkalpinang mencapai 13,50 tahun, yang mengindikasikan peluang anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan hingga semester empat perguruan tinggi. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas berada di angka 10,90 tahun atau setara kelas dua SMA.
Lima Isu Strategis Pendidikan 2026
Dalam Rakor tersebut, Disdikbud menetapkan lima isu strategis yang menjadi fokus utama di tahun 2026:
- Visi Smart City 2030: Penyelarasan pengelolaan pendidikan guna mendukung visi besar Pangkalpinang sebagai Kota Cerdas.
- Sinkronisasi Program Prioritas: Memperkuat forum rembuk antara kepala daerah dan kepala sekolah.
- Kepala Sekolah sebagai Change Leader: Menggeser paradigma kepala sekolah dari sekadar administrator menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif.
- Akuntabilitas Keuangan: Penegasan tata kelola dana BOS dan BOSD yang transparan menjelang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Februari mendatang.
- Pemerataan Mutu: Menghapus stigma "sekolah favorit" guna memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.
Dessy Ayutrisna juga menutup arahan dengan pesan keras terkait perlindungan anak. “Sekolah harus menjadi zona bebas perundungan (zero bullying). Ini adalah isu serius yang memerlukan pemantauan bersama demi mewujudkan pendidikan yang berdaya saing dan humanis,” pungkasnya.
sumber: Kominfo Pangkalpinang
