SIMPULINDONESIA.COM_BULUKUMBA,- Maraknya Penanaman Pohon di Badan jalan yang dilakukan Kolompok pemuda bersama warga sebagai bentuk protes ke pemerintah dan DPRD kabupaten Bulukumba kini belum mendapatkan solusi.
Diketahui aksi Penanaman pohon tersebut merupakan bentuk protes dan kekesalan atas kondisi jalan yang rusak parah tak kunjung dilakukan pemeliharaan oleh pihak terkait
Melihat dari aksi dibeberapa wilayah di kabupaten Bulukumba kini direspon oleh ketua komisi C pembangunan DPRD kabupaten Bulukumba A. Zulkarnain Pangki dari fraksi PAN.(16/05/2023)
Melalui Media simpulindonesia.com A.Zulkarnain Pangki menjelaskan terkait anggaran pemeliharaan rutin yang seharusnya ada setiap tahun.
"Untuk anggaran pemeliharaan rutin seharusnya ada setiap tahun karna akan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan anggaran dana DAK dari pusat, kalau tidak ada maka daerah tidak akan mendapat alokasi anggaran dana DAK jalan."jelas ketua Komisi C Pembangunan A.Zulkarnain Pangki Pada awak media melalui pesan singkatnya
Selain Itu , Anngota DPRD dari Faraksi PAN ini, juga membeberkan secara rinci terkait anggaran tahun 2023 yang awalnya dibahas di tingkat komisi C yang diajukan dinas PUPR di RKA anggaran Pemeliharaan rutin tersebut.
"Anggara Tahun 2023 awalnya pembahasan tingkat komisi C, dinas PUTR mengajukan di RKA anggaran peliharaan rutin sebanyak 5 M, pada saat pembahasan di komisi, teman-teman anggota komisi C melihat pentingnya peliharaan jalan kabupaten agar penganggaran tidak hanya berulang di satu tempat maka pemikiran komisi C menambah besaran anggaran pemeliharaan rutin naik menjadi 10 M untuk 10 kecamatan,"bebernya
Lanjutnya lagi, Anggaran ini di bawa ke tingkat banggar dan di sepakati, tapi seiring tahapan pembahasan APBD di tingkat finalisasi ada mandatori dari pusat bahwa daerah harus menganggarkan P3k sebanyak 54 M, karna anggaran sedikit dan sudah terdistribusi ke semua OPD, kemungkinan TAPD memangkas beberapa mata anggaran salah satunya adalah anggaran peliharaan rutin jalan sebanyak 10 M itu.
"jadi bukan DPRD yg memangkas anggaran, tapi TAPD sendiri yg memangkas beberapa mata anggaran" imbuhnya
Ia,juga menyampaikan sumber anggaran yang harus dipersiapkan untuk menghindari tingkat kerusakan jalan di 10 kecamatan.
"Selain peliharaan rutin ada juga namanya pemeliharaan berkala, itu sebanyak 32 M dan sudah ada titik-titik nya salah satunya adalah kasuara borong rappoa untuk menunjang destinasi wisata kahayya. Dak tematik pariwisata 9 M untuk ruas jalan lemo lemo Bara,dan 9 M DAU borong rappoa kahayya serta DAK Tematik ketahanann pangan ada juga" katanya
Dan untuk menghindari tingkat kerusakan jalan di 10 kecamatan tentunya memang dipersiapkan anggaran-anggran rutin yang lebih besar dan mendapatkan anggaran dana DAK dari pusat yang lebih besar.
Tak Hanya itu, A. Zulkarnain Pangki menginginkan program pembangunan yang terarah, dengan hal itu ia menyampaikan beberapa poin penting dalam pembangunan terarah yaitu:
1. anggaran pemeliharaan rutin (yg dipelihara selama 12 bulan) 10 kecamatan bukan menunggu tingkat kerusakan yang lebih parah.
2. pemeliharaan berkala
3. peningkatan jalan (tingkat kerusakan jalan diatas 50%)
4. pembangunan jalan yang mulai jalan tanah
dan selanutnya dinas terkait melakukan pendataan kembali ruas jalan yang belum mempunyai SK atau belum masuk dalam daftar data base ruas jalan.
"Jangan itu-itu terus yang dikerja, seharusnya masuk dalam kategori pemeliharaan rutin, karena jika dibuka data base jalan, pasti itu yang muncul, itu lagi yang dikerja, karena belum ada SK atau masuk dalam data base ruas jalan, pasti yang lain teriak. dan tentunya juga dalam hal sistem pemeraataan pembangunan bukan dalam artian jumlah sama sehinggah dikatakan pemerataan akan tetapi perlu juga dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk ( sama sama 2 kilo misalnya itu belum dikatakan adil dan merata)."pungkasnya
Terakhir, Ia berharap harus ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan tingkat kebutuhan dasar masyarakat diataranya adalah ekonomi masyarakat subyek dan obyek harus seimbang.(Red/Msi)
