Penguatan sinergi ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Basarnas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi terpadu tersebut bertujuan memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada tahap pemadaman api semata, melainkan berlanjut pada investigasi awal, pemulihan, dan penguatan mitigasi pencegahan secara berkelanjutan.
Rangkaian Investigasi dan Validasi Data Lintas Wilayah
Sepanjang awal September 2026, tim gabungan Satgas Karhutla telah melaksanakan verifikasi data dan investigasi lapangan di sejumlah kecamatan, di antaranya:
- Kecamatan Luyo dan Mapilli: Meliputi investigasi di Dusun Landi Pokki (Desa Baru), Desa Mapilli Barat, dan Dusun Bonra II (Desa Bonra) yang mencatat luas lahan terdampak bervariasi antara 0,5 hingga 20,88 hektare, dengan status penanganan yang dinyatakan selesai.
- Kecamatan Campalagian: Berfokus pada penanganan kebakaran permukiman di Desa Kenje serta penyelidikan atas insiden kebakaran kawasan hutan bambu seluas satu hektare di Jalan Poros Ongko, Desa Padang Timur. Estimasi kerugian sementara pada kawasan wisata rintisan tersebut mencapai Rp400 juta.
- Kecamatan Tapango: Tim memverifikasi dua titik kejadian kebakaran lahan di Dusun Buttu Dakka, Desa Dakka, yang saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan penyebab kebakaran.
- Kecamatan Balanipa dan Tinambung: Melakukan pemutakhiran kontak darurat serta validasi data kebakaran lahan di Desa Bala, Desa Pallis, Desa Tamanggalle, dan Desa Batulaya, di mana beberapa titik kebakaran sempat meluas hingga mencapai 22 hektare.
Penataan "Satu Data" Kebencanaan dan Simulasi Kesiapsiagaan
Guna mewujudkan tata kelola data yang akurat dan terintegrasi, pembagian tugas pengelolaan informasi Satgas Karhutla tingkat kabupaten resmi ditetapkan. Ahmad Robbani dari UPTD Damkar Polewali Mandar ditunjuk sebagai penanggung jawab penginputan data kebakaran hutan dan lahan serta permukiman. Sementara itu, Nur Afiah dari BPBD Polewali Mandar bertanggung jawab atas pemutakhiran data kekeringan dan distribusi air bersih.
Sebagai bentuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, Damkar Polewali Mandar bersama Satgas Karhutla juga menggelar sesi sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran awal di Kodim 1402/Polman. Kegiatan ini membekali personel dengan teknik pelaporan dini, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta pembagian peran lintas instansi secara taktis.
Mitigasi Berbasis Peringatan Dini dan Peran Serta Masyarakat
Rangkaian kegiatan ini merujuk pada Surat Bupati Polewali Mandar Nomor B-125/300.2.3/BPBD/VII/2026 tentang Imbauan Peringatan Dini Kebakaran. Aturan tersebut merespons prediksi curah hujan di bawah normal yang melanda sebagian besar wilayah Sulawesi Barat, termasuk Polewali Mandar, sepanjang Juli hingga September 2026.
Kepala UPTD Damkar Polewali Mandar, Imran, S.IP., M.M., menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan Karhutla menuntut keterlibatan aktif semua pihak.
“UPTD Damkar Polewali Mandar tidak hanya bertugas melakukan pemadaman, tetapi juga menjalankan fungsi koordinasi lapangan, investigasi pascakejadian, validasi data, pemetaan wilayah terdampak, dan edukasi pencegahan. Sinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap kejadian dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terkoordinasi,” ujar Imran.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi titik api kepada petugas terdekat guna mencegah eskalasi kebakaran yang lebih besar.
