Dalam aksinya, massa mendesak jajaran Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bulukumba tidak sekadar mengatur antrean kendaraan di SPBU, tetapi melakukan pengawasan menyeluruh terhadap proses distribusi hingga pelayanan pengisian.
"Jangan hanya datang mengatur mobil yang sedang antre. Turun dan awasi juga bagian pengisian serta petugas yang melayani. Kalau memang ada penyimpangan, tindak tegas," ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Dinamika Orasi dan Sorotan Kebijakan
Orasi sempat memanas ketika salah satu orator melontarkan kritik keras terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan energi pemerintah pusat. Dalam orasinya, pembicara menyoroti sulitnya akses solar/bensin bersubsidi dan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Bulukumba yang berdampak langsung pada sektor produktif nelayan dan petani.
Massa menilai, negara melalui instansi terkait harus hadir memastikan distribusi tepat sasaran dan mencegah praktik penimbunan yang merugikan rakyat kecil.
Pertanyakan Penegakan Hukum dan Kasus Bira
Selain persoalan distribusi, massa juga menyoroti efektivitas penegakan hukum di lapangan. Perwakilan massa menduga ada celah pengawasan yang memicu peredaran atau penyalahgunaan distribusi bersubsidi.
Sorotan khusus turut dialamatkan pada penanganan perkara dugaan penyimpangan BBM bersubsidi di wilayah Bira beberapa pekan lalu, di mana publik mempertanyakan kejelasan status hukum pihak-pihak yang sempat diamankan.
"Beberapa minggu lalu ada penindakan di Bira, tetapi kemudian muncul informasi bahwa pihak terkait dilepas kembali. Kami minta transparansi, bagaimana status hukum dan barang buktinya," kata perwakilan warga dalam aksi tersebut.
Respons dan Sikap Aparat
Menanggapi aksi tersebut, pihak kepolisian di lokasi melakukan pengamanan persuasif. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Humas maupun penyidik Tipidter Polres Bulukumba belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait tudingan pembiaran maupun status penanganan perkara di wilayah Bira.
PATI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari penegak hukum dan Pertamina/instansi terkait dalam menjamin ketersediaan serta distribusi energi bersubsidi yang berkeadilan bagi masyarakat Bulukumba.
