KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (ALAM Sultra) di Kantor Wali Kota Kendari nyaris berujung ricuh. Kamis (07/05/2026).
Tensi memuncak saat massa aksi tak kunjung mendapat respons tegas dari pihak pemerintah kota terkait tuntutan yang mereka bawa.
Mahasiswa datang bukan tanpa alasan. Mereka menyoroti dugaan gelapnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan agenda internasional UCLG ASPAC 2026 yang akan digelar di Kendari.
Hingga kini, publik dinilai belum mendapat penjelasan rinci terkait sumber dana, alokasi anggaran, hingga siapa saja pihak yang terlibat dalam proyek berskala global tersebut.
“Ini uang publik, bukan dana misterius,” teriak salah satu orator di tengah aksi.
Situasi di lapangan pun memanas. Massa berulang kali mendesak agar perwakilan pemerintah kota keluar menemui mereka.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya, tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan. Kebuntuan ini memicu kemarahan dan mendorong eskalasi emosi di tengah kerumunan mahasiswa.
Tak hanya soal anggaran, ALAM Sultra juga membongkar ironi yang terjadi di Kota Kendari.
Di saat pemerintah sibuk mempersiapkan hajatan internasional, persoalan klasik seperti banjir justru tak kunjung terselesaikan.
Banjir yang terus berulang dinilai sebagai bukti nyata lemahnya perencanaan dan kegagalan prioritas pembangunan. Mahasiswa menilai, pemerintah terkesan lebih mementingkan panggung seremonial ketimbang kebutuhan dasar warganya.
“Rakyat kebanjiran, pemerintah sibuk pesta internasional,” sindir massa aksi.
Ketegangan yang terjadi menjadi potret nyata kekecewaan publik terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif dan tertutup.
Aksi yang awalnya berjalan sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi tekanan terbuka akibat minimnya ruang dialog.
Meski nyaris ricuh, ALAM Sultra menegaskan bahwa gerakan mereka tetap berada dalam jalur konstitusional.
Ketua ALAM Sultra, Rahman, menyatakan pihaknya tidak akan mundur dan akan terus mengawal isu transparansi anggaran serta penanganan banjir di Kendari.
Desakan kini mengarah langsung ke Pemerintah Kota Kendari, buka data, jelaskan anggaran, dan berhenti mengabaikan suara rakyat. Jika tidak, gelombang protes dipastikan tak akan berhenti di sini.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak Pemerintah Kota Kendari, Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi.
