Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Iklan

Program Gubernur Dipertanyakan, Kamis Bersepeda ‘Sekadar Pencitraan’

Kamis, 30 April 2026 | 16.50 WIB Last Updated 2026-04-30T09:50:44Z

Gambar : Situasi kantor gubernur, saat program “Kamis Bersepeda”. (Foto/Ist).


KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Program “Kamis Bersepeda” yang digagas Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kini menuai sorotan keras. Kamis (30/04/2026).


Di balik slogan hidup sehat dan hemat BBM, realitas di lapangan justru menunjukkan potret yang jauh dari harapan.


Hasil penelusuran di sekitar Kantor Gubernur Sultra mengungkap fakta mencolok, ratusan kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) tetap memadati kawasan setiap Kamis. 


Sepeda motor dan mobil berjejer di bahu jalan, bahkan meluber hingga mengganggu akses publik. Alih-alih menjadi hari bebas kendaraan, Kamis justru berubah menjadi hari “parkir liar berjamaah”.


Temuan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah program ini benar-benar dijalankan, atau hanya sekadar pencitraan?


Sejumlah ASN diduga mencari celah untuk mengakali aturan. 


Modusnya beragam, mulai dari datang menggunakan kendaraan pribadi lalu memarkirkannya di luar area kantor, hingga tetap menggunakan kendaraan dengan dalih jarak dan kebutuhan mendesak. 


Praktik ini memperlihatkan lemahnya pengawasan sekaligus minimnya keteladanan dari internal birokrasi itu sendiri.


“Kalau memang wajib, harusnya ada tindakan tegas. Ini malah seperti dibiarkan. Jadi terkesan cuma slogan,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.


Padahal, Pemerintah Provinsi Sultra sebelumnya telah menyiapkan sejumlah skema pendukung, termasuk layanan bus jemputan berbasis titik kumpul. 


Program ini juga diklaim sebagai gerakan moral untuk membangun budaya kerja sehat dan ramah lingkungan.


Namun fakta di lapangan berkata lain. Tingkat kepatuhan ASN rendah, dan tidak terlihat adanya penegakan aturan yang konsisten. 


Situasi ini memunculkan dugaan bahwa kebijakan tersebut tidak diiringi dengan sistem kontrol yang serius.


Jika kondisi ini terus dibiarkan, “Kamis Bersepeda” berisiko menjadi simbol kegagalan kebijakan sebuah program yang terdengar ideal di atas kertas, namun rapuh dalam implementasi.


Lebih jauh, publik kini menanti keberanian pemerintah untuk tidak sekadar menggagas, tetapi juga menindak. 


Tanpa ketegasan dan komitmen nyata, program ini hanya akan menjadi rutinitas seremonial ramai di awal, redup di pelaksanaan.


Sampai berita ini ditayangkan Tim SIMPULINDONESIA.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

×
Berita Terbaru Update