Kini mencuat persoalan lain yang tak kalah seriusnya, yakni dikejutkan adanya masalah yang menyangkut tanggung jawab personal yang beririsan langsung dengan moralitas jabatan publik.
Dimana, seorang ibu tunggal bernama Dian yang secara terbuka mengklaim bahwa anak laki-lakinya yang kini berusia delapan tahun merupakan darah daging Adi Irawan, anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan juga sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Pangkalpinang.
Pengakuan secara mengejutkan itu disampaikan Dian dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (22/3/2025).
Dengan suara bergetar dan emosi yang tak terbendung, Dian mengurai kisah yang selama delapan tahun ia pendam. Sebuah kisah tentang relasi, kelahiran seorang anak, dan tuntutan akan tanggung jawab yang hingga kini ia nilai belum terpenuhi.
“Ya benar, Adi Irawan adalah bapak biologis anak saya. Dari bayi sampai sekarang saya yang membesarkan,” ketus Dian menuturkan kepada para awak media
Dian menyebutkan bahwa hubungan mereka bermula pada tahun 2016 lalunya. Sejak anak tersebut lahir, dirinya harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal tanpa kepastian dukungan nafkah yang memadai dari Adi Irawan untuk kebutuhan anaknya.
Meskipun nantuan ada yang datang, menurut Dian tidak lah bersifat tetap dan jauh dari kata layak.
“Kalau diminta biaya sekolah, kadang dibantu, itu pun tidak rutin. Selebihnya saya tanggung sendiri,” ujarnya.
Pernyataan ini menempatkan persoalan bukan lagi sekadar konflik personal, melainkan menyentuh aspek etika seorang pejabat publik.
Sebab, di balik jabatan dan kewenangan yang melekat, publik menuntut keteladanan, termasuk dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada hak dasar seorang anak.
Lebih jauh, Dian mengungkap bahwa tekanan yang ia alami tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis.
Dirinya bahkan memilih meninggalkan Pangkalpinang demi menjaga nama baik pihak yang ia sebut, meski harus membayar mahal dengan kondisi mental yang sempat terpuruk.
“Saya sampai harus menjalani terapi ke psikiater selama satu tahun,” katanya.
Sebenarnya upaya komunikasi untuk meminta kejelasan tanggung jawab anaknya kepada Adi Irawan telah dilakukan.
Namun sayang hasilnya tidak sesuai harapan. Karena Adi Irawan tidak bersedia memberikan komitmen nafkah bulanan kepada anaknya secara tetap.
“Ya, Ia tidak mau adanya keterikatan biaya per bulan,” kata Dian.
Tak hanya itu saja, dalam situasi yang menyisakan kesedihan bagi Dian, di sisi lain muncul dimensi baru yang memperkeruh situasi.
Dimana dirinya secara mengejutkan menerima pesan WhatsApp yang diduga dari Adi Irawan, yang menyebutkan bahwa adanya saran dari Gubernur agar dirinya dilaporkan ke polisi terkait persoalan ini.
“Disebutkan dalam chat itu, beliau disarankan Pak Gubernur untuk melaporkan saya,” ujar Dian.
Pernyataan tersebut sontak menyeret nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, ke dalam pusaran isu. Menanggapi hal itu Dian pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut secara terbuka.
“Saya hanya memperjuangkan hak anak. Apakah itu harus berujung laporan polisi ?,” ucap Dian mempertanyakan hal tersebut.
Meski demikian, Dian berkeyakinan bahwa seorang Kepala Daerah tidak akan mencampuri atau melindungi persoalan pribadi yang menyangkut tanggung jawab moral.
Bawa Persoalan ke Ranah Relembagaan
Melihat situasi apa yang dilakukan Adi Irawan dianggap tidak ada itikad penyelesaian dalam hal tanggung jawab moral terhadap anak nya, maka langkah Dian pun tidak berhenti sampai di situ.
Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah secara kelembagaan, dengan menyurati Badan Kehormatan DPRD Kota Pangkalpinang, DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Partai Golkar pusat, hingga Mahkamah Partai.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk menguji sejauh mana komitmen lembaga politik dalam menjaga marwah dan integritas kadernya, tidak hanya dalam ranah publik, tetapi juga dalam tanggung jawab personal yang berdampak sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Adi Irawan belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Adi Irawan baik telpon maupun meseger melalui WhatsApp.
Hal ini guna memperoleh hak jawab dan menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan. Namun sayangnya baik telpon dan meseger WhatsApp tidak dibalas atau tidak ada jawaban.
SimpulIndonesia.com menegaskan bahwa seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan keterangan sepihak dari narasumber dalam forum terbuka. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, dan setiap pihak yang disebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Kasus ini kini tidak lagi sekadar persoalan privat. Ia telah menjelma menjadi ujian etik bagi seorang pejabat publik tentang sejauh mana kekuasaan berjalan seiring dengan tanggung jawab, dan apakah suara seorang anak yang menuntut pengakuan akan benar-benar didengar ?. (Aimy/KBO Babel)
.jpg)
