 |
| Foto : Muhammad Zen |
OPINI
oleh Muhammad Zen
SIMPULINDONESIA.com_ PANGKALPINANG,- "Satu guru satu tujuan jangan saling ganggu" Itulah lebih kurang dogma yang manjadi Mazhab dari para kawan-kawan kita yang saat ini ada di pusaran kekuasaan, baik itu birokrat dengan tahta eksekutif maupun legislatif. Membuat karya besar dengan hati yang kecil adalah prinsip pelayanan yang dihadirkan ke tengah masyarakat.
Artinya setiap kebijakan yang dibuat maka akan di perhitungkan dulu berapa yang akan didapat oleh pembuat kebijakan. Inilah sesungguhnya keahlian sejati mereka yakni mengutak – ngatik uang rakyat.
Ketimpangan ini begitu tampak dimana proporsi anggaran belanja rutin (gaji, tunjangan, perjalan dinas, dll) ada di kisaran 60% APBD sedangkan sisanya 40% digunakan untuk pembangunan. Dan biasanya 40% dari 40% anggaran yang tersisa hampir pasti di makan si raja hitam (aspal), baru kemudian sisanya di pakai untuk membangun yang lainnya.
Kini pialang – pialang maling uang rakyat (koruptor) kembali mencoba peruntungannya di pesta demokrasi lima tahunan, mulai dari pemilihan legislatif DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI serta DPD. Pesta demokrasi 2024 kali ini juga akan memilih presiden dan wakil presiden disusul kemudian diadakan pemilu kepala daerah secara serempak se Indonesia.
Mereka – mereka yang syahwatnya melebihi talenta nya pasti akan melakukan kebejatannya dalam mencapai tujuannya. Membuat pesta sehari adalah keahlian mereka dengan cara membeli suara rakyat senilai Rp. 200.000 – 300.000,-, hal ini dilakukan dengan terang – terangan tanpa takut tertangkap oleh penyelenggara pemilu.
Ada kegelisahan yang saya rasakan selaku masyarakat saat ini menyaksikan tontonan yang menjijikkan dari para Caleg yang beternak uang dalam gelaran pesta lima tahunan apakah masyarakat kita sadar bahwa suara kita sudah dibeli dan kita sudah tidak punya hak lagi untuk protes terhadap kinerja wakil rakyat yang sudah menduduki kursi empuk.
Penulis pernah berangan-angan jika ada donatur yang bersedia memberikan bantuan berupa hadiah kepada masyarakat yang berani melaporkan adanya money politik yang dilakukan oleh Caleg dan timnya.
Misalnya diberikan hadiah sepeda motor N Max bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya money politik yang dilakukan oleh Caleg dan timnya.
Tentunya ini akan memicu pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat dihadapkan pada 2 pilihan apakah memilih untuk menerima uang money politik dari caleg sebesar Rp 300.000 atau melaporkan money politik dapat hadiah sepeda motor ?
Tentunya mendapatkan hadiah sepeda motor akan menjadi pertimbangan Masyarakat ketimbang menerima uang dari Caleg sebesar Rp 300.000.
Ide gila ini pernah penulis utarakan kepada beberapa Caleg di kota Pangkalpinang yang penulis anggap mereka – mereka memiliki integritas moral, namun faktanya saya mendapatkan jawaban yang sudah saya duga sebelumnya atas ide gila yang saya sampaikan. Mereka dengan tegas menolak ide gila tersebut, sebab jika ini dilakukan secara massif maka rencana yang sudah tersusun rapi sejak lama oleh Caleg dan tim akan ambyar.
Dari riset kecil- kecilan yang saya lakukan ini membuktikan bahwa politik uang sangat menentukan seorang untuk mendulang suara, popularitas tidak begitu penting asalkan ada isi tas, jadi tidak perlu punya produk bagus (tokoh kandidat) yang berkualitas dan lebih macho. Toh faktanya siapa yang kuat membayar atau membeli konsumen dialah yang berpeluang menang.
Wahai seluruh rakyat Indonesia sadarlah bahwa kedaulatan itu dimulai saat kita rakyat Indonesia tidak mau lagi melacurkan integritas kita sebagai pemegang daulat, mulai saat ini tandai mereka – mereka yang mencoba menipu kita dengan pola mengadakan pesta satu hari. Kita sebagai pemegang daulat berhak untuk pesta selama lima tahun dan bukan sehari.
Saat ini banyak para maling uang rakyat yang berkiprah di blantika perpolitikan Indonesia. Padahal nama mereka sudah tercoreng tinta merah. Namun mereka tanpa malu memajang foto diri lewat spanduk dan baliho di jalan-jalan raya.
Disinilah kecerdasan masyarakat di uji dalam pemilu 2024 apakah masyarakat secara sadar akan memilih kembali para maling uang rakyat untuk jadi wakil rakyatnya di parlemen? Entah la
Yang jelas Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah memberikan data ada 49 Caleg mantan napi korupsi ikut dalam pemilu 2024.
Korupsi yang terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) telah terjadi saat ini disamping adanya kesempatan buah dari kongkalikong dengan dogma “Satu guru satu tujuan jangan saling ganggu” atau penulis sebut sebagai “ETIKA PARA MALING” untuk saling menutupi kejahatan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena apatis nya masyarakat yang dibuktikan dengan minimnya pengawasan dari masyarakat. Kondisi inilah yang membuat praktek – praktek korup merajalela dan hampir sempurna dengan ikutnya oknum – oknum APH dalam konspirasi jahat ini.
Kini kedaulatan rakyat akan kembali diuji pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, Dari rangkaian narasi ini penulis mengajak masyarakat mari datangi TPS dengan gembira.
Mungkin saat ini masih banyak maling yang belum ketahuan publik lantaran mereka saling menjaga untuk saling menutupi dan uang haram hasil mencuri uang rakyat akan mereka gunakan sebagai peluru untuk bekal menembak para pemilih bodoh dan dungu di pemilu 2024.
!!TOLAK UANGNYA LAPORKAN PELAKUNYA DAN JANGAN COBLOS ORANGNYA!! Karena mereka mencoba merendahkan martabat kedaulatan kita. (Aimy).
