Gambar : Saat para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Jasa Konstruksi meminta bertemu dengan kepala BP2JK. (Foto/Nur).
Simpulindonesia.com__SULTRA,— Massa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Pemerhati Jasa Konstruksi (KOPJAKON) Sulawesi Tenggara (Sultra), walk out dari ruang audiensi usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Pada selasa (20/06/2023).
Diketahui massa aksi meminta penjelasan pihak BP2JK terkait penerapan Sistem Informasi Pengalaman (Simpan) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah di keluarkan Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR dengan Nomor: BK 0404-DK/253 pada 14 April 2023.
Gambar : Saat para pengunjuk rasa bertemu pihak BP2JK sebelum para pengunjuk rasa meninggalkan ruang rapat lantara tidak puas dengan penjelasan BP2JK. (Foto/Nur).
Jendral Lapangan Julianto Jaya Perdana, menjelaskan bahwa ada dugaan mall prosedural terkait proses tender proyek rehabilitasi kesultanan Buton di Kota Bau-Bau provinsi Sulawesi Tenggara.
"Ada dugaan mall prosedural yang diduga di lakukan oleh Tim Pokja BP2JK Sultra pada proyek rehabilitasi kesultanan Buton di Kota Bau-bau,"Kata Julianto kepada tim Simpulindonesia.com.
Julianto Jaya Perdana yang karib disapa Jul mengatakan ada sembilan perusahaan yang terdaftar dalam proses tender yang sedang berlangsung saat ini, tidak terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Material dan Perawatan Konstruksi (SIMPK) dan hanya ada dua perusahaan yang terdaftar di provinsi Sulawesi Tenggara.
"Kejanggalannya ialah surat edaran tersebut kan telah di keluarkan agar Pokja BP2JK profesional dalam berkerja namun yang terjadi ialah dari 9 perusahaan yang ikut tender hanya 2 perusahaan yang terdaftar dalam aplikasi SIMPK di Sultra,"Ujar Jul.
Senada dengan Awaludin Sisila salah satu kordinator lapangan kecewa akan penjelasan pihak BP2JK yang disebutkan disinyalir tidak rasional dalam memberikan penjelasan kepada massa aksi.
"Kami sangat kecewa dengan pernyataan BP2JK yang tidak mampu memberikan penjelasan yang rasional maupun menjabarkan dari giat proses lelang yang sementara berlangsung sesuai perintah dirjen PUPR RI yang di turunkan untuk di laksanakan,"Tegas Awaluddin Sisila.
Menurutnya sosial kontrol masyarakat sangat dibutuhkan dalam kerja-kerja instansi agar upaya kolusi dapat diminimalisir.
"Padahal kami sebagai masyarakat hanya ingin bagaimana memastikan instansi tersebut melaksanakan kegiatan proses lelang tender secara profesional demi meminimalisir terjadinya upaya kolusi sehingga membuat dugaan di publick terkait tindak pidana korupsi bisa terhindarkan,"Tutur Awaluddin Sisila.
Awaluddin Sisila juga berharap agar BP2JK lebih teliti dalam melakukan tugasnya.
"Kami juga sangat berharap kepada BP2JK lebih teliti maupun detail dalam melakukan tugas secara profesional dan transparansi agar uang dalam bentuk anggaran yg di gelontarkan demi mensejahterakan rakyat itu benar benar tepat sasaran dan tepat jumlah,"Tutup Awaluddin Sisila.
Diketahui dalam ruang rapat BP2JK massa aksi terlihat melakaukan diskusi bersama massa aksi dan pihak BP2JK.
Sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi lengkap dari pihak BP2JK jurnalis media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.(Nur).
