Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan MPR RI telah menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas tahapan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan. MPR juga menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut harus diselesaikan dalam batas waktu paling lama 60 hari sebagaimana diatur dalam konstitusi.
PP LIDMI memandang bahwa situasi ini tidak boleh disederhanakan sebagai dinamika politik biasa. Pengunduran diri seorang pejabat negara pada posisi strategis seperti Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara jelas bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan ini merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan nasional sekaligus mencegah terjadinya ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, MPR RI memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses ini perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan ruang spekulasi maupun polemik baru di tengah masyarakat. Kepastian mengenai prosedur, tahapan, dan batas waktu menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di sisi lain, polemik mengenai persyaratan administrasi pendidikan yang turut mengiringi dinamika ini, juga menjadi pengingat bahwa setiap jabatan publik harus berdiri di atas prinsip kepatuhan terhadap hukum dan kesetaraan di hadapan konstitusi.
Putusan hukum, apa pun implikasi dan ruang lingkupnya, harus dihormati serta ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat. Tidak boleh ada penafsiran yang melampaui putusan, tetapi juga tidak boleh ada upaya mengabaikan konsekuensi hukum yang telah ditetapkan.
Ketua Umum PP LIDMI Muhammad Ikram, S.Sos., M.Sos., menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan figur tertentu.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada jabatan publik yang berada di luar jangkauan konstitusi. Kami mendukung MPR RI untuk segera mengambil langkah konstitusional secara transparan, objektif, dan akuntabel. Yang harus kita jaga bukan sekadar keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara,” tegas Ketua Umum PP LIDMI.
PP LIDMI memandang bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden akan menjadi salah satu catatan sejarah dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting, khususnya bagi para pemimpin dan generasi penerus bangsa, agar ke depan tidak kembali terjadi persoalan serupa yang berujung pada pengunduran diri di tengah masa jabatan.
Kita menaruh harapan besar bahwa generasi mendatang dapat menghadirkan kepemimpinan yang lebih matang, berintegritas, serta memiliki kesiapan dan tanggung jawab besar dalam mengemban amanah publik.
OPINI
Muhammad Ikram, S.Sos., M.Sos.
(Ketua Umum PP Lidmi Periode 2026-2028)

