Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Iklan

Sinergi Lintas Instansi di PLBN Entikong: Perkuat Perlindungan PMI dan Tangkal Jaringan TPPO

Selasa, 17 November 2026 | 15.12 WIB Last Updated 2026-11-17T08:12:31Z


SIMPULINDONESIA.com_ SANGGAU,- Dalam upaya memperketat pengawasan serta melindungi warga negara dari ancaman penempatan kerja ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) bersama seluruh instansi terkait menggelar sosialisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026).

​Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB ini dihadiri dan didukung penuh oleh berbagai elemen strategis di wilayah perbatasan, meliputi unsur Pemerintah Kecamatan Entikong, Komando Rayon Militer (Koramil), Kepolisian Sektor (Polsek) Entikong, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Pos Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, pengelola kawasan perbatasan, hingga lembaga media.

​Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

​Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Muhammad Reza, dalam pemaparannya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal bagi masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri. Ia menjelaskan kemudahan pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor serta prosedur penempatan PMI yang sah di mata hukum.

​"Masyarakat harus memahami bahwa ada jalur resmi yang menjamin perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Mengambil jalur non-prosedural atau 'jalan gelap' hanya akan menempatkan diri pada risiko tinggi eksploitasi dan kekerasan di negara penempatan," ujar Reza di hadapan para peserta.

​Sebagai langkah preventif dari tingkat akar rumput, Imigrasi terus mengoptimalkan program Desa Binaan Imigrasi serta penempatan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) guna memperluas diseminasi informasi akurat langsung kepada masyarakat desa.

​Penegakan Hukum dan Mitigasi Dini TPPO

​Senada dengan hal tersebut, Panit I Reskrim Polsek Entikong, IPDA Juliasan Syahputra, S.H., menyoroti pentingnya pencegahan dini terhadap sindikat perekrutan ilegal yang kerap memanfaatkan celah ketidaktahuan warga.

​"Perekrut tanpa izin resmi adalah indikator utama jaringan perdagangan orang. Kepolisian bersama instansi di perbatasan tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memperketat pengawasan jalur lintasan serta memberikan pendampingan bagi PMI deportasi agar tidak kembali terjerat modus operandi yang sama," tegas Juliasan.

​Pihaknya juga mendorong penguatan peran Pusat Pelayanan Terpadu di tingkat desa sebagai lini terdepan dalam memfilter informasi serta memonitor mobilitas warga yang ingin mencari kerja ke luar negeri.

​Komitmen Bersama di Garis Depan

​Sosialisasi ini ditutup dengan kesepakatan kolektif untuk terus memperkuat sinergi pengawasan lintas instansi di kawasan perbatasan Entikong. Melalui edukasi yang masif, kemudahan akses dokumen resmi, dan pengawasan ketat di pintu lintas batas, negara hadir untuk memastikan setiap warga yang bekerja di luar negeri terlindungi secara optimal sejak dari titik keberangkatan hingga kepulangan mereka ke tanah air.


×
Berita Terbaru Update