Melalui siaran pers yang disampaikan kepada awak media, Minggu (15/11/2026), Wawan menegaskan bahwa ketidakhadiran kedua instansi tersebut dalam RDP lanjutan nantinya tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa.
Pernyataannya merujuk pada RDP Komisi IV DPRD Bulukumba bertajuk Desil: Solusi atau Bencana” yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut terpaksa ditunda lantaran BPS dan BPJS Kesehatan tidak hadir dalam forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi atas berbagai keluhan masyarakat mengenai data desil.
"Kalau dalam RDP lanjutan nanti BPS dan BPJS Kesehatan kembali tidak hadir, saya berharap mereka mundur saja dari jabatannya. Jangan menduduki jabatan publik, tetapi ketika masyarakat membutuhkan penjelasan dan DPRD memanggil untuk memberikan klarifikasi, justru tidak hadir," tegas Wawan.
Menurut dia, RDP bukan sekadar agenda seremonial DPRD. Forum tersebut merupakan ruang pertanggungjawaban institusi publik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Wawan menilai, persoalan data desil tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Data tersebut berkaitan langsung dengan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial maupun bantuan pemerintah.
Karena itu, ketidakhadiran instansi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian di tengah masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat yang selama ini mempertanyakan hak dan status sosialnya justru dibiarkan tanpa jawaban. Kalau ada persoalan dalam pendataan, jelaskan secara terbuka. Kalau ada mekanisme yang harus diperbaiki, sampaikan kepada publik," ujarnya.
Sebelumnya, RDP Komisi IV DPRD Bulukumba yang berlangsung di Gedung DPRD pada Jumat (13/11/2026) dihadiri Ketua DPRD Andi Suriadi, Wakil Ketua I Pahidin HDK, Wakil Ketua II Syahruni Haris, Ketua Komisi IV Syamsir Paro, serta sejumlah anggota DPRD.
Hadir pula Kepala Dinas Sosial Bulukumba Hj. Darmawati, perwakilan Bapperida Andi Irma Damayanti, pimpinan BAZNAS Bulukumba Yusuf Sandi, serta sejumlah perwakilan lembaga, organisasi, dan asosiasi masyarakat.
Namun, absennya BPS dan BPJS Kesehatan membuat forum tersebut tidak dapat menghadirkan seluruh pihak yang diharapkan memberikan penjelasan. Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, Syamsir Paro, kemudian mengusulkan penundaan rapat hingga seluruh instansi terkait dapat dihadirkan.
Bagi Bulukumba Institute, penundaan tersebut semestinya menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan RDP berikutnya tidak kembali menemui jalan buntu.
Wawan berharap DPRD tidak sekadar menjadwalkan ulang rapat, tetapi juga memastikan kehadiran pimpinan atau pejabat yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan dan mengambil langkah penyelesaian.
Sebab, polemik data desil bukan hanya menyangkut angka dalam sistem pendataan. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai kondisi sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, serta peluang memperoleh program perlindungan pemerintah.
"Jabatan publik itu melekat dengan tanggung jawab. Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, jangan menghindar. Hadir dan pertanggungjawabkan. Kalau tidak sanggup menjalankan tanggung jawab itu, lebih baik mundur," tutup Wawan.
