KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Dugaan perselingkuhan yang menyeret oknum anggota TNI Kodim 1431 Bombana berinisial DA bersama perempuan berinisial RR, yang disebut menjabat Kepala Desa (Kades) Kolombi, Kecamatan Matausu, Sulawesi Tenggara (Sultra), memasuki babak baru. Kamis (22/10/2026).
Sang istri, M, melontarkan bantahan keras terhadap sejumlah pernyataan DA. Ia mempersoalkan klaim suaminya yang menyebut sedang menjalankan tugas dinas saat dikaitkan dengan keberadaannya di sebuah rumah BTN di Kota Kendari bersama RR.
M juga membantah klaim mengenai pemberian nafkah, penelantaran anak, hingga proses perceraian yang disebut telah diketahui dirinya.
Bantahan tersebut membuka sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan, mulai dari kronologi keberadaan DA di rumah BTN, kondisi anak yang disebut menderita penyakit serius, hingga dugaan proses perceraian tanpa sepengetahuan istri.
M menegaskan, alasan dinas yang disampaikan DA tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Ia mengaku mendapat keterangan bahwa DA justru datang ke rumah BTN tersebut pada malam hari bersama RR.
"Itu bohong. Dia datang pada malam hari bersama perempuan RR," ungkap M, dalam rekaman suara yang diterima awak media, Kamis (22/10/2026).
Menurut M, informasi tersebut diperkuat oleh keterangan seseorang berinisial R yang disebut sebagai rekan dekat DA. R, kata M, membenarkan bahwa DA datang bersama RR dan seorang anak kecil, kemudian meninggalkan lokasi pada pagi hari.
"Pengakuan R, DA malam itu datang dengan perempuan RR dan ada anak kecilnya. Tapi paginya dia langsung keluar menggunakan mobil berwarna hitam," tambah M.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian informasi yang disampaikan M untuk menyangkal bantahan suaminya.
Namun, untuk memastikan duduk perkara secara utuh, keterangan saksi, waktu kejadian, serta keberadaan DA pada malam yang dimaksud masih perlu diverifikasi secara independen.
Persoalan ini tidak berhenti pada bantahan mengenai keberadaan DA di BTN. M juga mempersoalkan penjelasan suaminya terkait permohonan izin kepada komandan untuk merawat anak mereka yang sedang sakit.
Menurut M, DA disebut mengklaim telah meminta izin agar dirinya dapat merawat anak bersama suami di tempat tugas, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh M.
M membantah penjelasan itu. Ia menyatakan bahwa ketika permohonan izin tersebut diajukan, dirinya bersama anak mereka sudah berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kronologi komunikasi antara pasangan tersebut, termasuk kapan permohonan izin diajukan dan bagaimana kondisi keluarga mereka saat itu.
M juga menepis anggapan bahwa dirinya tidak bersedia tinggal di tempat tugas DA. Ia menjelaskan bahwa keputusannya membawa anak berpindah dari satu daerah ke daerah lain didasarkan pada kebutuhan medis, bukan untuk menjauhkan anak dari ayahnya.
Menurut M, anak mereka pernah menjalani perawatan di rumah sakit di Kolaka dengan diagnosis Cerebral Palsy. Setelah dibawa pulang ke Konawe pada Januari 2025, anak tersebut kemudian dirujuk ke rumah sakit di Kendari. Namun, ia mengaku belum memperoleh diagnosis yang pasti.
Pada Februari 2025, M membawa anaknya ke Bulukumba. Di daerah tersebut, anaknya disebut baru mendapatkan diagnosis epilepsi.
"Logikanya, anak saya sakit dan sempat masuk rumah sakit di Kolaka dengan diagnosis Cerebral Palsy. Saya bawa pulang ke rumah di Konawe pada Januari 2025, lalu dirujuk ke rumah sakit di Kendari namun tidak ada diagnosis yang pasti. Akhirnya pada Februari 2025, saya bawa pulang ke Bulukumba dan di sana anak saya baru terdiagnosis menderita Epilepsi. Bagaimana kalau sampai salah diberi obat?," tegas M.
Keterangan itu menempatkan persoalan kesehatan anak sebagai salah satu aspek penting dalam konflik rumah tangga tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang berimbang, kronologi perawatan, kondisi pengasuhan, serta tanggung jawab kedua orang tua perlu dijelaskan berdasarkan keterangan dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Persoalan lain yang memicu ketegangan adalah klaim DA mengenai pemberian nafkah kepada istri dan anaknya.
M secara tegas membantah pernyataan bahwa DA tetap memberikan nafkah finansial setiap bulan. Ia juga menolak klaim bahwa suaminya tidak pernah menelantarkan anak sejak dalam kandungan hingga kelahiran.
Bagi M, persoalan nafkah bukan sekadar perbedaan pernyataan, melainkan menyangkut tanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, terutama anak yang disebut membutuhkan perhatian dan penanganan medis.
Meski demikian, untuk menilai ada atau tidaknya penelantaran secara objektif, diperlukan penelusuran mengenai riwayat pemberian nafkah, kebutuhan anak, komunikasi antara kedua orang tua, serta bukti pembayaran atau dukungan finansial yang tersedia.
M juga membantah klaim bahwa dirinya mengetahui proses pengurusan perceraian. Ia menyatakan tidak pernah diberi tahu mengenai proses tersebut.
"Masalah pengurusan cerai yang katanya diketahui oleh saya itu bohong, saya tidak tahu sama sekali. Dia juga berbohong soal nafkah finansial yang katanya masih diberikan kepada saya. Dia bohong tidak menelantarkan anaknya," pungkas M.
Pernyataan tersebut mempertegas adanya pertentangan keterangan antara M dan DA. Status hukum perkawinan mereka, apabila memang telah ditempuh proses perceraian, perlu dipastikan melalui dokumen resmi dan keterangan pihak berwenang.
Klaim mengenai perceraian sepihak juga tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan salah satu pihak.
Sebelumnya, M mengungkapkan bahwa kecurigaannya terhadap DA bermula setelah menerima informasi dari seseorang yang disebut sebagai mantan perempuan dekat suaminya.
Informan tersebut menyampaikan bahwa DA diduga kerap membawa perempuan lain ke sebuah rumah di kawasan BTN, Kota Kendari.
"Ada perempuan coba cari tahu dia sering itu bawa ke BTNnya di Kendari," ungkap M menirukan informasi yang ia terima dikutip dalam rekaman suara yang diterima awak media, Sabtu (17/10/2026).
M kemudian menghubungi seseorang berinisial RA yang disebut mengetahui aktivitas di lokasi tersebut.
Menurut M, saksi membenarkan adanya perempuan yang kerap datang bersama DA menggunakan mobil berwarna hitam dan meninggalkan lokasi pada pagi hari.
Kecurigaan itu semakin menguat setelah M mengaku menerima foto sepasang sandal perempuan di teras rumah BTN tersebut. Ia lalu meminta sepupunya mendatangi lokasi.
Menurut penuturan M, di dalam rumah ditemukan RR bersama anaknya. Peristiwa itu kemudian memicu percekcokan melalui panggilan video.
Akan tetapi, rangkaian informasi tersebut masih perlu diuji melalui keterangan para pihak yang berada di lokasi, termasuk RR, saksi yang disebut mengetahui kejadian, dan DA sendiri.
DA sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut melalui komentar di media sosial pada 3 Mei 2026. Ia menyatakan bahwa keberadaan RR di rumah itu berkaitan dengan urusan bisnis properti, bukan hubungan perselingkuhan.
"Kenapa kau suka kasih rusak saya ko cari kesalahan orang. Itu orang mau sewa BTN. Nda ada buktinya juga bahwa saya ada di situ," tulis DA membela diri kepada M.
M juga mengklaim memiliki rekaman video yang menurutnya mengindikasikan RR mengakui hubungan mereka di hadapan pihak keluarga.
Ia menduga RR turut menyampaikan informasi kepada orang tuanya bahwa DA dan istri sahnya telah resmi bercerai.
Klaim tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti tanpa pemeriksaan terhadap rekaman secara utuh, konteks percakapan, serta klarifikasi dari pihak yang disebut di dalamnya.
Di luar dugaan perselingkuhan, M turut mempersoalkan kemungkinan adanya proses perceraian yang berjalan tanpa sepengetahuannya.
Ia mengaku baru mencurigai persoalan tersebut setelah mendapati adanya anggapan di kalangan warga bahwa dirinya dan DA telah berpisah secara sah, baik menurut agama maupun kedinasan militer.
"Setelah itu saya diam terus sampai terbukti bahwasanya sudah ada niat dari awal ingin dilakukan penceraian sepihak tanpa sepengetahuanku. Warga di sana bahkan mengira kami sudah sah pisah secara agama dan juga militer. Saya bertanya sama warga kalau memang saya sudah cerai kenapa saat digrebek tidak ada dia kasih keluar surat perceraian," tegas M.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar informasi yang beredar di masyarakat dan apakah benar terdapat proses administrasi perceraian yang sedang atau pernah ditempuh.
Untuk menjernihkan persoalan tersebut, status perkawinan dan dokumen perceraian perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang. Apabila terdapat proses administrasi kedinasan, jalur dan tahapan yang telah ditempuh juga perlu diperjelas.
M mengaku telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk menghubungi camat pada 26 Juli 2026 dan mencoba menghubungi istri camat yang bersangkutan.
Namun, menurut pengakuannya, upaya tersebut belum menghasilkan tanggapan resmi yang dianggap memadai.
M juga mengaku sempat mendapat ancaman laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik dari pihak lain. Ia menyatakan laporan balik tersebut hingga kini tidak berjalan.
Keterangan M tersebut belum disertai penjelasan dari instansi atau pihak yang disebut telah dihubungi. Karena itu, tindak lanjut pengaduan, status laporan, dan respons pejabat terkait masih perlu dikonfirmasi untuk mengetahui apakah persoalan ini telah ditangani melalui mekanisme resmi.
M berharap dugaan pelanggaran etik yang menyeret suaminya dapat diperiksa secara transparan dan adil oleh pihak berwenang, khususnya institusi militer.
Persoalan ini juga berkembang menjadi sorotan masyarakat Desa Kolombi, Kecamatan Matausu. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolombi, Eddy Suprapto, menyatakan telah menerima laporan warga yang mempersoalkan perilaku RR selaku kepala desa.
Eddy mengatakan laporan tersebut ditandatangani sekitar 50 warga. Ia menyebut laporan itu akan ditindaklanjuti kepada Bupati dengan menyertakan bukti yang disampaikan masyarakat.
"Saya sudah buatkan laporan biar bagaimana itu tugas saya tampung aspirasi masyarakat. Itu masyarakat yang melapor ke saya. Mereka itu sudah tanda tangan semua berkisar sekitar 50 orang dengan bukti-bukti yang ada itu nanti saya tindak lanjuti ke Bupati atas perbuatan Kepala Desa karena sudah mencemarkan nama baik di Desa," tegas Eddy dikonfirmasi awak media, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Eddy, ketegangan di desa sempat terjadi pada 10 Oktober 2026. Ia mengaku menerima laporan bahwa DA berada di rumah RR sekitar pukul 16.00 WITA.
Eddy kemudian mendatangi lokasi untuk meredam situasi dan meminta DA meninggalkan desa guna mencegah kemungkinan terjadinya keributan.
"Tindakan saya pada waktu itu saya suruh DA tinggalkan desa ini karena jangan sampai terjadi demo masyarakat, saya tidak tanggung jawab," kata Eddy.
Namun, menurut Eddy, DA belum meninggalkan rumah tersebut ketika ia pulang setelah waktu Maghrib. Ia mengaku kembali menerima telepon dari warga sekitar pukul 22.00 WITA yang melaporkan bahwa DA masih berada di lokasi.
"Lanjut cerita setelah Maghrib saya pulang dari rumahnya Kades masih ada DA pada waktu itu saya tinggalkan harapan saya sepulangnya saya dari sana itu DA sudah tinggalkan rumahnya Kades ternyata jam 10 lewat ada telepon lagi dari masyarakat bahwa DA belum pulang," sambungnya.
Untuk menghindari kemungkinan bentrokan, Eddy mengaku kembali mendatangi rumah RR bersama petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
"Jadi saya datang yang kedua kalinya bersama Linmas saya datang di sana masih dapati DA dan saya suruh pulang DA daripada nanti ribut-ribut lebih bagus saudara tinggalkan Desa ini, DA pulang," pungkasnya.
Keterangan Eddy memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menjadi konflik domestik, tetapi juga telah memicu keberatan sebagian warga terhadap kepala desa mereka.
Meski demikian, jumlah penandatangan laporan maupun substansi keberatan warga tetap perlu diverifikasi melalui dokumen pengaduan resmi.
Rangkaian keterangan M dan Eddy memunculkan sejumlah persoalan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Di antaranya, kebenaran kronologi keberadaan DA di rumah BTN Kendari dan rumah RR di Desa Kolombi, dugaan persoalan nafkah dan pengasuhan anak, status hukum perkawinan, serta tindak lanjut laporan warga terhadap kepala desa.
Di sisi institusi militer, dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggotanya perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bombana perlu memastikan pengaduan masyarakat terhadap kepala desa ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Klarifikasi dari DA, RR, komandan satuan terkait, serta pemerintah daerah menjadi penting untuk menguji seluruh keterangan yang beredar dan mencegah kesimpulan sepihak.
Yang menjadi kepentingan publik bukan sekadar polemik rumah tangga, melainkan kepastian mengenai penanganan dugaan pelanggaran etik, perlindungan kepentingan anak, serta akuntabilitas pejabat publik yang namanya ikut terseret dalam persoalan ini.

