Berdasarkan informasi yang dihimpun, sang istri mengalami kesulitan berjalan akibat riwayat penyakit stroke, sementara sang suami juga menghadapi penurunan kondisi fisik karena faktor usia. Keduanya kini tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari serta biaya pengobatan, mereka sangat bergantung pada uluran tangan dan bantuan dari pihak keluarga.
Status Desil 5 Menimbulkan Tanyaan
Persoalan ini memantik perhatian publik setelah terungkap bahwa data kependudukan pasangan lansia tersebut tercatat masuk dalam kategori Desil 5.
Kondisi administratif ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, realitas faktual di lapangan menunjukkan bahwa pasangan tersebut hidup dalam kerentanan ekonomi yang ekstrem serta membutuhkan uluran tangan. Perbedaan antara data sistem dan fakta empiris ini dinilai memerlukan verifikasi serta pemutakhiran data yang komprehensif.
Aktivis asal Kajang, Suandi Bali, menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berpatokan pada data administratif semata, melainkan proaktif turun ke lapangan untuk memantau kondisi riil warga.
"Kalau memang kondisi mereka seperti yang disampaikan, pemerintah harus turun langsung melihat keadaan mereka. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data," ujar Suandi Bali, Sabtu (19/9).
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar polemik penyaluran bantuan sosial, melainkan menyangkut akurasi dan validitas pendataan masyarakat yang menjadi fondasi utama ketepatan sasaran program pemerintah.
Desak Dinsos dan Kelurahan Lakukan Verifikasi Faktual
Suandi mendesak Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba bersama pemerintah kelurahan setempat untuk segera menerjunkan tim guna melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi pasangan lansia tersebut.
Langkah pengecekan lapangan ini dinilai krusial guna mengkaji berbagai aspek, mulai dari tingkat kesejahteraan ekonomi, status kesehatan, kelayakan tempat tinggal, status kepesertaan jaminan sosial, hingga menelusuri penyebab tercatatnya data mereka dalam kelompok Desil 5.
"Jika hasil verifikasi memang menunjukkan mereka masuk kategori penerima bantuan sesuai ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut. Jangan sampai mereka hanya menjadi angka dalam sistem, sementara kondisi sebenarnya di lapangan tidak pernah diperiksa," tegas Suandi.
Ia juga mendorong agar kasus ini dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan warga miskin dan rentan, khususnya para lansia tanpa penghasilan tetap di Kabupaten Bulukumba.
Perlunya Konfirmasi dan Validasi Menyeluruh
Isu yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan bahwa pasangan lansia tersebut tidak pernah menerima bansos sejak era pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, klaim durasi waktu tersebut masih memerlukan konfirmasi valid dari instansi berwenang.
Selain itu, muncul pula informasi perbandingan di mana warga lain dengan kondisi ekonomi yang dinilai lebih mapan justru terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan objektivitas data agar tidak memicu polemik di tengah masyarakat.
Suandi berharap instansi terkait dapat membuka ruang pengaduan yang lebih aksesibel serta memperketat mekanisme pemutakhiran data secara berkala.
"Jangan menunggu masyarakat viral baru pemerintah bergerak. Data harus diperbarui sesuai kondisi nyata di lapangan. Lansia, warga sakit, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus menjadi perhatian utama," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kelurahan Tanah Jaya, serta Pemerintah Kecamatan Kajang guna mendapatkan penjelasan resmi terkait status data Desil 5 dan riwayat penanganan bantuan sosial bagi pasangan lansia tersebut.
